IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Haji Ade Marfuddin Rabithah menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakaan dalam penggunaan dana penyelenggaran ibadah haji. Kebutuhan penyelenggaran haji masih belum terpenuhi secara keseluruhan namun tiba-tiba Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Kemaslahatan 2018.
“Ada hal yang penting dan menjadi prioritas untuk penggunaan dana haji. Kenapa BPKH ikut capek-capek memikirkan dana untuk bencana alam? Bencana dan gempa, sudah ada bantuan dan lembaga yang menaungi, dana haji bukan diperuntukan unuk itu. Jadi jangan tumpang tindih, karena sudah banyak bantuan gempa. Semua masyarakat juga terlibat sampai dana dari luar negeri itu masuk,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (22/10).
Ade mengatakan, prioritas pengginaan dana haji masih perlu diperbaiki. "Jangan latah, jangan dijadikan sebuah tujuan yang sifatnya politis. Dana haji tidak ada bersangkutan dengan hal itu, jangan gegabah menggunakan dana haji,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa yang perlu dilakukan BPKH dalam memenuhi penyelenggaraan haji. Misalnya, pembangunan pondok di Arab Saudi dan pembelian pesawat khusus bagi jamaah haji Indonesia. “Kalau sekian triliun kebutuhan haji semakin baik dan tercukupi maka kegiatan lain bisa dibiayai. Artinya pekerjaan prioritasnya kemana, kalau wajib sudah selesai maka sunnah boleh dikerjakan,” ungkapnya.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Kemaslahatan 2018. Pada tahun ini, secara khusus BPKH melalui Program Kemaslahatan akan menyalurkan bantuan untuk mengatasi tanggap darurat gempa dan tsunami di Sulteng dan NTB. Adapun dana umat melalui Program Kemaslahatan akan disalurkan masing masing senilai Rp 5 miliar untuk warga Sulteng dan Rp 24 miliar untuk rehabilitas di NTB.
Program Kemaslahatan memiliki enam alokasi. Antara lain pelayanan haji, sarana prasarana ibadah, pendidikan dan dakwah, ekonomi umat, kesehatan dan sosial keagamaan.
Untuk itu, Ade meminta BPKH dapat memprioritaskan kebutuhan jamaah haji Indonesia. Hal ini guna meningkatkan pelayanan penyelenggara ibadah haji sekaligus meminta Kementerian Agama bisa duduk bersama dengan BPKH dalam memenuhi kebutuhan jamaah haji.
Dia mengatakan tidak sembarangan dana umat digunakan untuk pendidikan yang sifatnya umum. Tetapi sebaiknya, dana pendidikan yang arahnya bagaimana menunjang ibadah haji. "Ada hal yang penting diamanatkan UU, ada prioritas yang perlu didahulukan untuk dana haji. BPKH punya beberapa komponen yang diutamakan, selama upaya mendorong pelayanan kepada seluruh jamaah haji, kalau item ini sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya apa saja,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
