IHRAM.CO.ID, PESHAWAR -- Pemerintah Pakistan menyatakan akan mengambil langkah untuk memfasilitasi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji 2019. Menteri Urusan Agama dan Kerukunan Antar-Agama Pakistan, Noor-ul-Haq Qadri, mengatakan kementerian berencana untuk mengatur pertemuan Dewan Haji Internasional di Islamabad guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jamaah selama ibadah haji.
Hal itu diungkapkannya saat berbicara di sebuah lokakarya konsultatif bertajuk 'kebijakan haji 2019', yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Pakistan (HOAP) di Peshawar, Pakistan, Selasa (6/11). Lokakarya tersebut dihadiri oleh Senior Joint Secretary Zeenat Hussain, Direktur Haji KP Shakil Shethi, dan perwakilan organisasi haji.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan pemerintah federal akan mengambil langkah-langkah untuk menyelasaikan semua masalah yang dihadapi jamaah haji Pakistan dari mulai tanah air hingga ke tanah suci.
Karena itu, Qadri mengatakan pemerintah akan mengatur lokakarya di keseluruhan tujuh direktorat di Pakistan. Selanjutnya, mereka akan memberikan bentuk praktis berupa rekomendasi. Ia menambahkan, bahwa kebugaran atau kesehatan fisik dan pengetahuan tentang haji adalah keharusan bagi jamaah. Karenanya, ia menekankan para operator tur swasta untuk mengatur pelatihan yang maksimum bagi jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji.
Qadri mengatakan, bahwa ia berhubungan dengan Otoritas Penerbangan Sipil dan organisasi terkait lainnya untuk memfasilitasi jamaah haji selama penerbangan dan memungkinkan mereka untuk membawa bagasi secara maksimum. Ia menegaskan, bahwa tidak ada yang akan ditoleransi dalam pelayanan atau operator tur, jika yang bersangkutan ditemukan terlibat dalam kecurangan publik.
"Ini adalah pemerintah perubahan dan kami akan menganjurkan siapapun yang akan melayani dengan baik," kata Qadri, dilansir di Business Recorder, Rabu (7/11).
Sementara itu, Qadri mengatakan bahwa pengaturan haji pada 2019 akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu karena pemerintah Pakistan telah melakukan kontak dengan pemerintah Arab Saudi. Di samping itu, pemerintah menurutnya telah menandatangani perjanjian dengan Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) dan akan mengikuti kesepakatan tersebut. Qadri menambahkan, TLP telah sepakat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan sabotase atas nama TLP selama protes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
