IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan sebelum ada Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh) tidak diketahui berapa jumlah jamaah umrah yang diberangkat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel. Untuk itu Sipatuh penting untuk mengetahui berapa jumlah jamaah yang berangkat umrah.

“Selama ini umrah bebas kayak orang pergi keluar negeri enggak pernah ada yang mengontrol siapa yang berangkat, siapa yang pulang,” kata Noer Alya Fitra saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (6/12).

Akan tetapi Noer mengatakan, ketika ada masalah terhadap jamaah umrah pemerintah yang menjadi sasaran pertama kali untuk disalahkan. Agar tidak ada masalah PPIU diharapkan kerjasamanya dengan memasukkan data jamaah ke Sipatuh.

“Karena ketika ada masalah kami yang disalahkan dikatakan pemerintah tidak melakukan pemantauan, pemerintah tidak melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap jamaah,” katanya.

Saat ini Sipatuh sedang dalam proses penyempurnaan agar PPIU tidak kerepotan dalam memasukan data ke aplikasi Sipatuh. Arah penyempurnaannya, Noer Alya mengatakan, adalah bagaimana antara sistem PPIU dangan Sipatuh di Kementerian Agama saling terkoneksi dengan baik sehingga jamaah yang terdaftar di PPIU bisa diketahui.

“Kalau arah penyempurnaan itu kita akan mendata berapa jumlah jamaah yang mendaftar di travel nanti akan ketahuan, kemudian ada batasan maksimal enam bulan jamaah itu harus didaftarkan, siapa jamaah yang berangkan dan siapa jamaah yang pulang dan nanti kita ke dapan akan terkoneksi antara Kementerian Agama dan PPIU,” katanya.

Namun dia menjelaskan hanya PPIU yang berizin saja yang bisa terdata jamaah umrahnnya. Sementara untuk PPIU yang tidak berizin tidak akan terdaftar. Untuk itu Noer Alya Fitra menyarankan agar calon jamaah umrah selektif dalam memilih travel untuk digunakan berangkat ke Tanah Suci dengan memilih travel yang sudah memiliki izin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika