IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat menginvestasikan dana haji di sektor infrastruktur ketimbang deposito. Sebab, investasi di sektor infrastruktur lebih menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang, sedangkan deposito ada risiko inflasi dan nilai tukar.
"Menurut saya intinya ialah investasi yang aman tapi nilainya lebih tinggi, maka kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung pasti feasible, beli pembangkit listrik dari PLN, itu pasti nilainya lebih tinggi mungkin di atas 15 persen. Kalau yang lain, malah hanya deposito dia tujuh sampai delapan persen sekarang ini, lama-lama akan turun. Begitu stabil Amerika maka deposito hanya lima persen. Lima persen sudah akan kalah dengan inflasi dan nilai tukar," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan pengarahan dalam Rakernas BPKH, di Kementerian Agama, Rabu (12/12).
Jusuf Kalla berpendapat, investasi deposito keuntungannya kecil karena nilainya semakin menurun dan justru dapat membahayakan BPKH secara jangka panjang. Adapun, nilai tukar bisa naik sebesar 30 persen dalam kurun waktu lima tahun seperti yang dialami saat ini.
Oleh karena itu, BPKH didorong untuk berinvestasi di sektor yang memiliki yield lebih tinggi daripada inflasi dan nilai tukar. Apalagi, 90 persen biaya haji dibayarkan dalam mata uang real dan dolar AS.
"Jadi persoalannya di mana investasi yieldnya, di atas inflasi dan di atas nilai tukar diperkirakan, ini baru BPKH bisa suistain," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengingatkan agar BPKH berinvestasi dengan baik, dan benar sehingga tidak mengalami kerugian seperti Bumiputera. Adapun, BPKH didesain untuk dipimpin oleh para ahli keuangan yang berani berinvestasi.
"Banyak hal-hal yang gagal, banyak kita mengumpulkan uang tapi tak berani investasi dengan baik, dengan betul. Seperti Bumiputera, masalah. Asuransi pemerintah bobol sekian puluh triliun, karena kesalahannya bukan menerima uang tapi kesalahan berinvestasi," ujar Jusuf Kalla.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, hingga 2022 BPKH menargetkan nilai dana kelolaan mencapai Rp 150,7 triliun. Adapun total nilai dana kelolaan BPKH sejak 2017 selalu meningkat.
Berdasarkan data BPKH, pada 2017 nilai dana kelolaan BPKH sebesar Rp 102,7 triliun, kemudian pada 2018 naik menjadi Rp 111,8 triliun. Pada 2019, BPKH menargetkan nilai dana kelolaan sebesar Rp 121,3 triliun.
Sementara itu, BPKH menargetkan nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp 9,75 triliun hingga 2022. Adapun pada 2017, nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp 5 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 6,08 triliun pada 2018. Anggito mengatakan, pada 2019, BPKH menargetkan nilai manfaat keuangan haji mencapai Rp 7,02 triliun.
"BPKH sudah menyusun rencana strategis yang dimulai tahun depan, yakni menanamkan investasi langsung di sektor perhotelan, transportasi, dan katering dengan menggandeng Islamic Development Bank (IDB) untuk bisa berinvestasi di Arab Saudi," ujar Anggito.
Selain itu, BPKH juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN dalam melakukan investasi di Arab Saudi, antara lain dengan Garuda Indonesia dan Pertamina. Anggito mengatakan, BPKH terus meningkatkan tata kelola terutama prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kelolaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika