IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Penasihat Amphuri Mahfud Junaedi mengatakan presiden mestinya yang melakukan pendekatan agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Penambahan kuota mesti menjadi suatu hal yang harus diperjuangkan untuk mengurangi antrean yang panjang.

"Mestinya dalam keadaan kayak gini presiden yang turun bukan menteri yang maju," kata Mahfud saat berbincang dengan Republika.co.id, Jumat (14/12).

Mahfud menilai dengan tidak ditambahnya kuota haji tahun 2019 Presiden, Joko Widodo tidak dekat secara personal dengan pemerintah Saudi. Apalagi dekat secara personal dengan Raja Salman. "Kalau presiden pendekatannya baik, pasti dikasih tambahan. Ini kan ketika ada acara gabungan Islam kita enggak diundang kemarin," ujarnya.

Menurut Mahfud seharusnya presiden di tahun terakhir masa jabatannya memberikan kenang-kenangan kepada negara dengan mendapatkan tambahan kuota haji dari raja Salman. "Rayulah, orang Saudi ini hubungan informil, artinya lebih cepat akrab. Kalau perlu presiden telpon tanya raja bagaimana raja sehat, saya yakin kuota dapat," katanya.

Padahal, Mahfud mengatakan, lobi-lobi Jokowi terkait permintaan tambahan kuota jika dikabulkan, bakal meningkatkan elektabilitasnya di Pemilu 2019. Secara tidak langsung Jokowi mengampanyekan untuk menang dua periode. "Bagi presiden dalam hal seperti ini termasuk kampanye," katanya.

Karena kata dia dikabulkan atau tidaknya permintaan tambahan kuota haji oleh pemerintah Saudi tergantung bagaimana pendekatan presidennya. Kalau presidennya tidak bisa melakukan pendekatan permintaan tambahan kuota, tidak akan pernah dikabulkan. "Siapapun meterinya kalau keadaanya kayak gini tidak akan ditambah kuota," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika