IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Syamsul Maarif mengatakan pemerintah ingin sekali bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari pemerintah saudi. Namun karena masih banyaknya masalah haji di Saudi maka mendapat tambahan kuota bukan yang utama. "Hanya problemnya harus diselesaikan," kata Syamsul kepada Republika.co.id, Ahad (15/12).

Syamsul menuturkan di antara persoalan yang mesti diselesaikan pemerintah Indonesia di bantu pemerintah Saudi di antaranya persoalan mabit di Mina. "Yang tenda perkemahan tidak bisa menampung jamaah," katanya.

Malahan kata dia, tenda yang sekarang ada, sudah over kapasitas. Karena itu, Syamsul mengatakan, KPHI tidak merekomendasikan penambahan kuota, jika belum ada jaminan dari pemerintah Saudi akan adanya perbaikan dan penataan ulang tenda Mina dan fasilitas toiletnya.

"Karena semakin kita tambah kuota, semakin banyak beban biaya optimalisasi. Oleh karenanya, jika kuota ditambah, maka pemerintah bersama DPR berani menaikkan BPIH,  minimal Rp 40 juta per jamaah," katanya.

Syamsul mengatakan memang benar penambahan kuota menjadi solusi satu-satunya mengurangi antrean panjang. Akan tetapi, dia menambahkan, berkurangnya daftar tunggu haji tidak menjadi jaminan penyelenggaraan ibadah membuat jamaah nyaman. "Tapi sekali lagi, kita ingin penyelenggaraan ibadah haji lebih manusiawi," katanya.

Karena selama ini, jamaah di tenda Mina, sulit untuk dibuat tidur. Bagaimana jadinya kalau ditambah lagi jamaah hajinya demi mengurangi antrean. "Maka selagi Mina belum dilakukan penataan ulang, maka kuota belum bisa ditambah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika