IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Amphuri Firman M Nur memastikan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang masuk anggota Assosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) masih sepakat menunda keberangkatan jamaah umrahnya mulai 20 Januari 2018. Ditundanya keberangkatkan untuk jamaaah umrah sebagai bentuk penolakan terhadapan ketentuan Saudi yang memberlakukan rekam biometrik.
"Sampai saat ini di grup masih komit semuanya anggota kami mendukung gerakan ini, bahkan beberapa anggota sudah mengeluarkan edaran informasi ke calon jamaah sebagai bentuk dukungan," kata Firman saat berbincang dengan Republika.co.id, Sabtu (22/12).
Intinya, Firman mengayakan, agar protes didengar Saudi harus kompak dalam menyampaikan keluh kesah calon jamaah terhadap ketentuan rekam biometrik. Selama ini Firman mengatakan, jika ada masalah yang bersuara hanya penyelenggara saja. Sementara stakeholder yang lain bungkam.
"Dulu kita pernah melakukan demo tapi stakeholder yang lain hanya menonton saja seakan-akan tidak ada masalah buat mereka," ujarnya.
Padahal, dia menjelaskan, masalahnya bukan hanya penyelenggara. Masyarakat, juga stakeholder penyedia fasilitas misalnya airlines, hotel, provider visa, katering akan berefek atas akibat ini.
"Kita mau semuanya bersuara sehingga pemerintah Saudi melakukan perubahan kebijakan. Pengecualian untuk Indonesia," katanya.
Firman mamastikan sebelum mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh anggota AMPHURI, pihaknya telah menyampaikan akan melakukan gerakan moral. "Kami telah mengoordinasikan kepada seluruh anggota kami penyelenggara semuanya kami informasikan gerakan moral ini kita dukung bersama sehingga bisa memahami lebih awal," katanya.
Firman menjelaskan, AMPHURI berharap dengan adanya surat edaran sebelum 20 Januari akan ada perubahan kebijakan dari Saudi sehingga tidak ada yang menjadi korban. AMPHURI, Firman mengatakan, tidak mau sebagian ada yang bisa berangkat ada yang tidak. Karena kalau seperti itu akan timbul kerugian ke berapa pihak.
"Untuk itu kami juga telah mengirim surat ke airline atau stakeholder lainnya untuk bisa mempertimbangkan gerak ini, jangan sampai menimbulkan kerugian kepada pihak penyelenggara depositnya hangus atau reschedule," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
