IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Rekam biometrik oleh VFS Tasheel sudah memasuki tiga pekan diberlakukan. Banyak masalah di lapangan yang mestinya menjadi pertimbangan pemerintah RI menolak keras rekam biometrik.
"Selama tiga minggu ini kondisinya sudah sangat sulit dan kami khwatirkan kekisruhan ini akan memuncak di masyarakat. Kami berharap hal itu tidak terjadi," kata Ketua Amphuri Joko Asmoro saat menyampakan konferensi persnya di Jakarta, (3/1).
Joko mengatakan dari kondisi minggu terakhir ini yang sudah ada saja sudah sangat sulit bagi umat Islam untuk melakukan rekam biometrik ke kota-kota utama yang ada kantor VFS Tasheel. "Contoh dari Papua tidak ada. Hanya ada di Makassar dan berarti dia harus terbang naik pesawat menuju Makassar," ujarnya.
Selain di Papua yang tidak ada kantor VFS Tasheel juga tidak ada di Ternate. Misalnya di Padang Sumatra Barat baru bisa melakukan rekam biometrik setelah dua hari antre.
"Bisa dibayangkan mereka harus menunggu dua hari kemudian tentunya ini ada konsekuansi biaya dari masyarakat yang tinggi baik materiil maupun non materiil," katanya.
Joko menuturkan selama ini sebelum ada ketentuan rekam biometrik para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) selalu mempersiapkan waktu begitu banyak calon jamaah umrah yang tidak berangkat tepat waktu sesuai jadwalnyacadangan untuk memastian waktu keberangkatan. Namun setelah adanya ketentuan rekam biometrik persiapan kepastian keberangkatan tidak jelas.
"Dengan kejadian ini begitu banyak calon jamaah umrah yang tidak berangkat tepat waktu sesuai jadwalnya," katanya.
Sementara kata Joko biaya yang sudah dibayarkan jamaah untuk tiket pesawat, hotel dan biaya lain akan hangus. Hal itu sangat merugikan jamaah umrah bukan PPIU nya sebagai pihak swasta yang memberangkatkan.
Jika melihat situasi dan kondisi geografis di Indonesia, Joko mengatakan sangat sulit VFS Tasheel bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal ini melihat luasnya pulau dan jumlah kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Kita bisa dibayangkan dengan 17 ribu pulau dengan lebih 517 kota kabupaten dengan jumlah jamaah yang diberangkatkak tahun lalu sebanyak lebih dari 1.50 juta, itu tentunya sangat menyulitkan bagi umat yang ingin menunaikan ibadah umrah dan haji," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika