IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019, belum final. Komisi VIII DPR masih terus berkomunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait agar biaya haji tidak memberatkan jamaah.
"Kita sudah rapat dengan beberapa pihak dari Panja, BPIH pemerintah, kemudian dengan pihak Garuda, pihak airnav, Kementerian kesehatan juga, Kementerian Hukum dan HAM karena menyangkut dengan pengadaan pasport kemudian juga dengan pihak Saudi Arabia Airline," kata Ketua Panja BPIH 2019 Ace Hasan Syadzily kepada Republika.co.id, Senin (7/1).
Politis Partai Golkar itu mengatakan, rapat itu gelar untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa proses pelayanan ibadah haji di 2019. Ace berharap, pelayanan terhadap jamaah ibadah haji berlangsung lebih baik daripada tahun sebelumnya.
"Yang kedua tentu kemungkinan adanya efisiensi harga dari masing-masing komponen yang terkait itu," ujarnya.
Ace belum memastikan berapa biaya penyelenggaran ibadah haji yang pantas diberlakukan tahun 2019 ini. Pasalnya, Komisi VIII masih akan menggelar rapat untuk membahas masalah besaran BPIH
Amirul Hajj Indonesia Lukman Hakim Saifuddin didampingi sejumlah pejabat bersama jamaah asal Indonesia mengikuti rangkaian acara terkait wukuf di Arafah.
"Dalam waktu dekat kita juga akan kembali rapat dengan panja, pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen PHU dan juga nanti dengan badan pengelolaan keuangan haji (BPKH)," katanya.
Agenda rapat yang digelar hanya dengan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU dan BPKH ialah untuk memastikan sejauh mana ketersediaan dari dana indirect cost yang diambil dari dana oftimalisasi haji.
"Kita harapkan awal Februari keputusan tentang BPIH ini sudah bisa diputuskan. Ya paling lama tanggal 12 Februari sudah diputuskan," katanya.
Ace memastikan, pihaknya di dalam rapat selalu berusaha agar ketika BPIH disahkan tidak memberatkan calon jamaah haji (calhaj). Katanya, harga yang sedang diusahakan turunkan adalah tekait biaya penerbangan.
Karena komponen terbesarnya sesungguhnya dalam perjalanan adalah penerbangan itu. Dari sejak awal pihak Garuda sendiri melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan hampir Rp 32 juta untuk penerbangan saja.
"Dan itu besar sekali. Kita berharap, itu segera kita tekan terutama untuk dinilai apakah komponen dari pembiayaan sewa pesawat kemudian avtur dan juga komponen-komponen yang lain di dalam penerbangan bisa dilakukan efisiensi," katanya.
Ace mengapresiasi pemerintah berkomitmen agar supaya BPIH tidak mengalami kenaikan yang nilainya memberatkan calhaj. "Pemerintah sejauh ini memiliki komitmen untuk bisa menekan harga dan melakukan efisiensi. Jadi kita tunggu aja komitmennya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
