IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis mengatakan seharusnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersikap tegas kepada Pemerintah Saudi. Sikap tegas itu dilakukan dengan menghentikan sementara kegiatan VFS Tasheel di Indonesia.
"Seharusnya Menteri Agama menyetop saja kegiatan VFS Tasheel itu kewenangan kita kok," kata Iskan Qolba Lubis saat ditemui Republika.co.id setelah rapat dengar pendapat bersamak Kementerian Agama di komplek parlemen, Rabu (9/1).
Terlebih keberadaan VFS Tasheel legalitasnya dipertanyakan. Pengajuan izin usaha ini ternyata untuk wisata tapi prakteknya VFS Tasheel melakukam rekam biometrik kepada setiap calon jamaah Indonesia. "Ini sudah jelas kok dia melanggar aturan. Ini mengganggu kedaulatan kita," katanya.
Menurutnya Kementerian Agama lemah dalam melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi sehingga meski VFS Tasheel banyak masalah tetap beroprasi di wilayah NKRI. "Menag lemah banget diplomasi dengan pemerintah Saudi," katanya.
Menteri Agama Lukam Hakim Saifuddin mengatakan persoalan rekam biometrik tidak bisa begitu saja dihentikan oprasionalnya oleh Kementerian Agama. "Ini sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi Arabia. Karena merekalah yang memiliki kewenangan menerbitkan visa," kata Lukman saat menyampaik masalah-masalah terkini terkait biometrik kepada Komisi VIII.
Menurut Lukman mau tidak mau calon jamaah umrah harus melakukan rekam biometrik untuk supaya bisa mendapatkan visa umrah. "Maka teknisnya itu memang kewenangan negara yang bersangkutan," katanya.
Hal yang sama juga kata Lukman ketika kita ingin mengunjungi beberapa negara di eropa ata ke Amerika. "Kadang-kadang kita harus diwawancarai, ditanya macam-macam untuk mendapatkan visa itu," katanya.
Menurut Lukman yang menjadi masalah dalam proses rekam biometrik itu adalah karena warga negara Indonesia yang banyak mengunjungi Tanah Suci untuk Umrah dan Haji. "Pemerintah Arab Saudi memilih negara Indonesia sebagai negara pertama untuk penerapan biometrik ini," katanya.
Kalau ditanya berkaitan dengan negara tetangga yaitu Malaysia tidak diberlakukan biometrik saat ini, karena Saudi lebih memilih Indonesia yang banyak jamaah umrahnya daripada Malaysia. "Karena kita jadi uji coba persis sama ketika penerapan ihaj itu Indonesia jadi uji coba pertama," katanya.
Mengapa Indonesia selalu menjadi uji coba Pemerintah Saudi dalam menerapkan sebuah kebijakan? Lukmam mengatakan, Indonesia dinilai paling baik manajemen pengelolaah hajinya.
"Problemnya memang tidak sederhana karena tidak semua perwakilan Tasheel itu yang ditunjuk oleh Saudi tersebar di suluruh wilayah Indonesia," katanya.
Menjawab pertanyaan Iskan Qolba Lubis kenapa rekam biometrik itu tidak diambil alih pemerintah melalui imigrasi, Lukman menjawab Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk meminta kepada Pemerintah Saudi untuk merekomendasikan siapa yang berhak merekam biometrik untuk jamaah umrah.
"Karena ini sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi Arabi. Jadi apakah mereka mau menggunakan lembaga negara atau pemerentahannya atau swasta karena ini otoritas penuh mereka jadi kita tidak dal posis untuk menentukan atau memohon untuk pakai ini atau itu," katanya.
Lukman mengakui jika VFS Tasheel izinnya tidak sesuai yang diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu untuk wisata. Namun karena belum ada respons dari pemerintah, maka jamaah sementara harus melakukam rekam biometrik. Ini dilakukan sambil menunggu usulan Indonesia diterima Pemerintah Saudi, bahwa rekam biometrik itu dilakukan di bandara-bandar menjelang ke berangkatab jamaah ke Tanah Suci.
Ikuti Whatsapp Channel Republika