IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Perekaman biometrik untuk penerbitan visa umrah oleh perusahaan swasta Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel masih menuai berbagai permasalahan. Calon jamaah umrah terutama di daerah-daerah mengeluhkan proses perekaman biometrik yang dinilai menyulitkan mereka.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, memberikan beberapa alternatif terkait permasalahan VFS Tasheel ini. Ia meminta agar pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menunda syarat pemeriksaan biometrik calon jamaah umrah, hingga mereka siap menyiapkan gate umrah minimal di tiap kota/kabupaten.
Selanjutnya, ia menyarankan agar dilakukan koordinasi data biometrik dengan imigrasi Indonesia. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membekukan izin operasional VFS Tasheel.
"VFS Tasheel bisa dibekukan jika dianggap melanggar regulasi atau penyalahgunaan fungsi," kata Sodik, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Rabu (16/1).
Sejauh ini, politisi dari fraksi Gerindra ini mengatakan Komisi VIII DPR telah mengundang pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama, dalam rapat khusus. Menurutnya, komisi VIII DPR telah meminta Kemenag untuk mengirim permintaan kepada Kerajaan Saudi agar membatalkan perekaman biometrik atau penangguhan hingga siap di tiap kabupaten/kota. "Jika tidak mau, maka dibekukan VFS Tasheelnya," tambahnya.
Sebelumnya, Sodik meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak Saudi agar memperbanyak gate biometrik. Idealnya, kata dia, satu gate biometrik di tiap kota/kabupaten. Ia menilai proses biometrik sebelum umrah akan sangat menolong percepatan pemeriksaan imigrasi di bandara di Arab Saudi, seperti yang telah dilakukan untuk jamaah haji. Akan tetapi, menurutnya, proses biometrik calon jamaah haji berbeda dengan calon jamaah umrah.
Perekaman biometrik calon jamaah haji dilakukan di embarkasi haji, di mana calon jamaah wajib kumpul di sana. Sedangkan perekaman biometrik untuk calon jamaah umrah hanya ada di beberapa titik di Indonesia. Hal ini dinilai menyulitkan calon jamaah umrah, terutama di provinsi yang sarana transportasinya masih sulit serta di daerah kepulauan.
Sementara itu, kementerian dalam negeri (Kemendagri) meminta agar VFS Tasheel tidak melakukan perekaman biometrik terhadap calon jamaah umrah. Bahkan, perusahaan swasta asing itu diharap menutup semua kantor perwakilannya di setiap daerah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
