IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Permusyawarakatan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) memperkirakan banyak Panitia Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang rugi akibat kebijakan rekam biometrik Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kebijakan tersebut membuat calon jamaah umrah tertunda keberangkatannya sehingga tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan PPIU hangus.
Sekretaris Jenderal Patuhi, Muharom Ahmad mengatakan, sejak diberlakukan kebijakan rekam biometrik sebagai persyaratan mengurus visa bagi calon jamaah umrah pada 17 Desember 2018. Banyak calon jamaah umrah yang kesulitan mendapatkan visa dikarenakan sulitnya akses menuju kantor Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel untuk melakukan rekam biometrik.
Ia menjelaskan, lokasi kantor VFS Tasheel sangat jauh dari domisili calon jamaah umrah. Mereka telat melakukan rekam biometrik dan terlambat mendapatkan visa. Sehingga keberangkatan calon jamaah umrah harus mundur atau tertunda dari jadwal yang sudah diatur oleh PPIU.
"Dengan tertundanya keberangkatan jamaah, secara otomatis, tiket penerbangan yang seyogyanya untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah jadi hangus, mau tidak mau hal itu menjadi tanggung jawab penyelenggara (PPIU) karena sudah melakukan booking seat pada maskapai yang akan digunakan," kata Muharom kepada Republika.co.id, Rabu (16/1).
Ia menambahkan, akomodasi hotel tempat jamaah menginap di Makkah atau Madinah juga hangus jika calon jamaah umrah tidak datang tepat pada waktu yang telah disepakati. Menurutnya, para PPIU telah mengalami kerugian sekitar Rp 30 Miliar. Akibat terjadi pengunduran waktu terbang dan pesan hotel untuk jamaah umrah selama di Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika