IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk memastikan keamanan data rekam biometrik. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi dan BKPM, Senin (21/1).
“Data peribadi di negara manapun itu menjadi kerhasian. Baik itu di negara barat, timur dan di tengah ini menjadi kerahasian,” kata Sukamt, Senin (21/1).
Sukamta mengatakan yang harus dikiritisi pemerintah atas kebijakan ketentuan rekam biometrik sebagai syarat wajib mendapat visa oleh Pemerintah Arab Saudi adalah ketika urusan rekam biometrik itu diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini VFS Tasheel.
“Tadi dipaparkan bahwa keduataan Saudi niatnya baik kita hargai itu. Akan tetapi di dalam pelaksanaan banyak keterbatasan. Pertama ini diserahkan ke pihak ketiga,” katanya.
Padahal kata Sukamta yang punya perjanjian tekait masalah rekam biometrik ini seharusnya adalah Pemerintah Saudi dengan Pemerintah RI. Sehingga idealnya yang melakukan proses biometrik itu seharusnya Pemerintah Arab Saudi bukan diserahkan ke pihak ke tiga dalam hal in VFS Tasheel sebagai perusahaan swasata asing seperti telah dilakukan sekarang ini.
“Kasus facebook menjual belikan data itu karena lewat pihak ketiga. Nah kita harus memastikan kalau nanti kedepannya ini proses berjalan terus tadi yang menjadi konsen pembahasan itu terkait keterbatasan infrastruktur, pembasan sistem, tempat dan itu sifatnya sangat teknis,” katanya.
Akan tetapi Sukamta mengatakan dalam hal ini yang sangat prinsip adalah Pemerintah RI harus mengikatkan suatu perjanjian dengan negara-negara mengambil data penduduk Indonesia terkait rekam biometrik demi kerahasian. Untuk itu pemerintah harus benar-benar menyelidika apakah rekam biometrik ini benar-benar untuk kepentingan Saudi dalam hal haji dan umrah.
“Atau ini ada kepentingan lain dan itu yang harus dipertanyakan,” katanya.
Sukamtan menyarankan, pemerintah harus memastikan Indonesia harus punya perjanjian yang mengikat antara Saudi dan piha ketiga dalam hal ini Tasheel jangan sampai data WNI ini disalah gunakan.
“Kita tahu dunia ini sedang sensi terhadap umat Islam nah kita tidak ingin urusan yang sebetulanya ini hanya sebatas haji dan umrah ini data WNI tersebar kemana-mana untuk hal-hal yang tidak perlu,” katanya.
Untuk itu Sukamta meminta pemerintah segera merealisasikan usulannya jika rekam biometrik itu dilakukan di embarkasih-embarkasih sambil menunggu semua fasilitas dan teknis VFS Tasheel lengkap ada di setiap daerah di seluruh Indonesia.
“Tapi usulan yang bagus ini perlu dilandasi aturan oleh perjanjian supaya data yang ada itu tidak disalgunakan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
