IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama menyampaikan keberatan soal rekam biometrik diapresiasi. “Kami apresesiasi usaha bapak-bapak untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada, sudah mengkomunikasikan kepada pihak Pemerintah Saudi,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenag, Kemenlu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dirjen Imigrasi, Senin (21/1).
Hidayat menuturkan meski VFS Tashel telah membuka perwakilan pelayanan biometrik di 35 daerah di Indonesia tetap saja tidak mampu melayani permintaah jamaah yang setiap harinya bisa mencapai ratusan pemohon rekam biometrik di setiap kantor VFS Tasheel.
“Tadi disebutkan oleh BKPM bahwa mereka sudah membuka kantor di 35 daerah dan sudah melayani 6000-9000 rekam biometrik itu kan persentasi yang amat sangat kecil,” katanya.
Padahal menurut Hidayat jika asumsi jamaah umrah Indonesia itu sebanyak 1 juta orang lebih, maka seharusnya Tasheel dapat melakukan rekam biometrik kepada calon jamaah umrah itu sebanyak 3000 orang setiap harinya.
Artinya, menurut Hidayat, jika Tasheel baru bisa merekam biometrik sebanyak 6000-9000 orang sejak dimulainya operasi pada tanggal 17 Januari itu maka kesiapan Tasheel perlu dipertanyakan.
"Yang kita harapkan betul-betul ada keseriusan untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.
“Menurut saya sepertinya perlu lebih tajam dan lebih fokus lagi karena nyatanya kan masalah rekam biometrik ini belum selesai dan nyatanya masih banyak masalah,” kata Politisi Partai Keadan Sejahteran (PKS) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
