IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menyesalkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak meneliti izin biro perjalanan wisata (BPW) yang diberikan kepada Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. BKPM seharusnya melakukan pengecekan kembali kepada VFS Tasheel apakah investor asing itu operasionalnya sesuai izin yang diberikan.
“Nanti saya minta tolong BKPM untuk melihat VFS Tasheel ini apakah sudah diteliti? Jangan hanya meneliti izinnya saja,” kata Anggota Komisi I Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra dalam sesi tanya jawab saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (21/1).
Selain meneliti masalah izin, seharusnya BKPM juga meneliti semua petugas yang melakukan rekam biometrik terhadap para calon jamaah umrah. Apakah dalam struktur organisasi VFS Tasheel itu melibatkan orang Indonesia atau murni memperkerjakan orang asing. “Saya juga meminta BKPM meneliti personel yang mengawaki badan ini,” katanya.
Selain itu Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini meminta BKPM juga melakukan observasi apakah orang-orang yang mengoperasikan alat-alat untuk melakukan perekaman data sidik jari dan airis mata terhadap calon jamaah umrah ini bersih dari kegiatan partai politik. “Siapa yang bertanggungjawab kalau data kita itu diselewengkan oleh mereka dan digunakan untuk kepentingan lain,” katanya.
Supiadin mengatakan, hal ini sudah menyangkut hak dasar warga negara yang akan menjalankan ibadah umrah. Supriadin menyarankan semau personel VFS Tasheel memiliki sertifikasi khusus dari lembaga terkait. “Bila perlu mereka itu di-screening. Jangan nanti masuk dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan data disalahgunakan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
