IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Proses rekam biometrik menjadi polemik. Rekam biometrik ini dianggap menambah beban. Perekaman yang dilakukan oleh VFS Tasheel diharapkan dikelola oleh Disdukcapil.

Direktur Mi'raj Travel, Ustaz H Budi Prayitno mengatakan, dia sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki wacana agar data biometrik dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara gratis. "Buat mekanisme semudah mungkin. Dengan teknologi informasi bisa banyak membantu memudahkan akses data ini," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (22/1).

Untuk mengikis polemik yang terjadi, ia berharap jika seluruh pihak yang terkait dengan itu dapat duduk bersama mencari solusi. "Jangan hanya melihat dari sisi investasi tapi dampaknya merepotkan umat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih turun ke lapangan untuk memudahkan proses ibadah umrah di negara dengan jamaah umrah yang sangat banyak. Sepekan lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Surat tersebut dilayangkan sebagai jawaban atas keresahan masyarakat terhadap Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel yang melakukan rekam biometrik terhadap jamaah umrah yang dinilai secara ilegal.

"Terkait VFS Tasheel yang melakukan rekam biometrik untuk itu Pak Menteri sudah bersurat kepada kepala BKPM dan Menteri Agama agar Tasheel itu berkoordinasi dengan Kemendagri," kata Direktur Jendral Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah Selasa (15/1) lalu.

Dalam surat itu, Kemendagri meminta kepada VFS Tasheel melalui BKPM dan Kementerian Agama untuk menutup seluruh lokasi rekam biometrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika