IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tak bisa membekukan izin Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel lantaran tak adanya bukti pelanggaran yang dilakukan perusahaan swasta itu. Menurut Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot selama ini kegiatan yang dikakukan VFS Tasheel telah sesuai dengan izin yang diberikan.
“Pembekuan izin harus ada indikasi pelanggaran yang dibuktikan dengan pemeriksaan lapangan atau perintah pengadilan. Untuk PT. VFS Tasheel Indonesia melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan,” kata Yuliot melalui pesan singkat kepada Republika,co.id pada Selasa (22/1).
Yuliot mengatakan untuk pengawasan lebih lanjut terhadap kegiatan VFS Tasheel dilakukan oleh Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Yuliot menambahkan sesuai klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sesuai peraturan kepala BPS kegiatan usaha PT VFS Tasheel termasuk aktivitas perjalanan wisata dengan izinnya adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Sementara itu untuk menindaklanjuti terkait polemik VFS Tasheel BKPM tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. “Rapat saya tidak ikut saat yang sama saya ada rapat lain di Sekab,” tuturnya.
Baca: BKPM Siap Bekukan VFS Tasheel
Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Dirjen Imigrasi pada Senin (21/1) menyampaikan kekhawatirannya terkait perekaman biometrik jamaah umrah oleh VFS Tasheel. Supiadin khawatir VFS Tahseel menjadi tempat praktik pengutan liar (Pungli). Karena itu dia menyarankan agar BKPM selalu melakukan pengecekan ulang terhadap operasional VFS Tasheel.
“Saya khawatir ini Tasheel akan berkembang ke situ (Pungli),” kata Supiadin Aries Saputra dalam sesi tanya jawab saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Kemenlu, Kemenag, dan Dirjen Imigrasi, Senin (21/1).
Supiadin khawatir jika VFS Tasheel dalam melakukan perekaman biometrik mencoba memainkan terutama masalah fasilitas. Supiadin juga menyampaikan data rekam biometrik sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah pun dinilai harus hati-hati dalam mengawasi kepastian bahwa data rekam biometrik tidak disalahgunakan oleh Tasheel.
Untuk itu Supiadin meminta BKPM, Kemenlu, Kemenag bekerjasama untuk memastikan bahwa data rekam biometrik calon jamaah umrah Indonesia tidak disalahgunakan. Dia mengatakan, kalau dirasa pemerintah tak sanggup memastikan bahwa data jamaah umrah itu aman, maka sebaiknya VFS Tasheel direkomendasikan untuk ditutup.
“Kalau bisa dibuatkan pernyataan, jika sampai terjadi penyalahgunaan, mereka mendapat sanksi. Dan itu harus ada sehingga mereka harus membuat persyaratan khusus dengan peryataan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika