IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perusahaan swasta Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel harus menghentikan kegiatan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah di Indonesia. Alasannya, perusahaan itu hanya mengantongi izin sebagai biro perjalanan wisata.
“Sikap Kemendagri, pengambilan biometrik harus dihentikan. Izinnya VFS Tasheel itu, izin aktivitas biro perjalanan wisata,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Republika.co.id, Selasa (22/1).
Dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dan Komisi I DPR RI pada Senin (21/1), disepakati pengambilan data biometrik harus ditunda. Kemudian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan rapat bersama pemerintah menindaklanjuti keputusan itu, Selasa (22/1).
Berdasarkan hasil rapat tersebut, Zudan mengatakan semua peserta sepakat, pertama, menunda persyaratan biometrik untuk mengurus visa haji dan umrah. Kedua, tidak ada perekaman biometrik yang dilakukan pihak asing di wilayah NKRI, kecuali ada perjanjian kerja sama. Ketiga, BKPM segera mengundang asosiasi untuk evaluasi perekaman biometrik yang dilakukan VFS Tasheel.
Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengeluhkan kendala pengaplikasian sistem kebijakan biometrik dalam proses visa haji dan umrah.
Menurut dia, harus ada penyesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi geografis Indonesia.
Dia mengingatkan, Indonesia pernah mendapat pengalaman buruk dalam perlindungan data pribadi. Karena itu, kegiatan perekaman data pribadi WNI oleh perusahaan asing harus menjadi perhatian bersama karena rawan penyalahgunaan informasi.
Lena mendorong pemerintah melakukan upaya diplomasi kepada Pemerintah Saudi terkait kendala penerapan sistem biometrik.
Dia meminta pemerintah harus mendapat kelonggaran penerapan kebijakan tersebut dan kejalasan ihwal perlindungan data WNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
