IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sempat tertunda hampir dua pekan, akhirnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang rapat permusyawaratan antar syarikat travel umrah dan haji Indonesia (Patuhi). Undangan rapat itu terkait tindak lanjut permasalahan perekaman biometrik oleh PT Visa Fasilitation Service (VFS) Tasheel Indonesia.

Ketua Harian Patuhi Artha Hanif mengatakan, undangan dari BKPM ini merupakan langkah awal yang baik dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Arta menyampaikan bahwa BKPM mengundangan Patuhi untuk ikut rapat tindak lanjut terkait permasalahan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel Indonesia, Kamis (7/2).

Arta mengatakan, berdasarkan undangan yang diterima, rapat akan digelar di ruang Pontianak Gedung Suhartoyo lantai 3 BKPM. Arta berharap, rapat koordinasi ini menghasilan kesepakatan terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya ibadah umrah dan haji dengan aman dan lancar. "Semoga berujung kepada keputusan yang tebaik bagi penyelenggaraan umrah dan haji ke depan," ujarnya.

Selain itu, Arta juga berharap keputusan dari hasil rapat besok bersama 23 peserta rapat bisa dapat diputuskan hasilnya. Sehingga masalah rekam biometrik oleh Tasheel tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. "Mudah-mudah hasil rapatnya dieksekusi secepatnya," katanya.

Berdasarkan selembar kertas undangam berkop BKPM, BKPM mengundang 23 peserta rapat dari pihat terkait di Kementerian dan Lembaga. Dari pihak pemerintah, BKPM mengundang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktur Jendral Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Dirjen PHU Kemenag, Dirjen Dukcapik Kemendagri.

Undangan lainnya adalah Dirjen Imgrasi Kemenkumham, Dirjen Aplikasi Informatika  Statistik  Kemenkominfo, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Kemenko BPMK, Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, VFS Tasheel dan Patuhi serta jajaran BKPM .

Ikuti Whatsapp Channel Republika