IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Bina Haji Kementerian Agama, Khoirizi, mengatakan waktu untuk pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2019. Sebelumnya, Kementerian Agama dan DPR RI telah menyepakati besaran rata-rata BPIH 1440H/2019 M untuk haji reguler sama dengan tahun lalu, yaitu Rp Rp 35,235.602.
Kesepakatan itu telah disampaikan kepada Presiden. Namun, hingga saat ini presiden belum mengeluarkan Keppres terkait BPIH. "Untuk pelunasan BPIH kami sedang memproses Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana amar dari Undang-undang No.13 Tahun 2008, biaya haji ditetapkan presiden setelah mendapat persetujuan panja BPIH antaran DPR RI Komisi VIII dan Kementerian Agama," kata Khoirizi, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Selasa (12/2).
Hal sama diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Setelah Keppres keluar, pelunasan BPIH dari sisa setoran pendaftaran haji yang telah dibayarkan oleh jamaah akan segera dilakukan. Ia memperkirakan, Keppres keluar paling lambat satu bulan setelah Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati BPIH.
Di lain hal, Hasan mengatakan bahwa persiapan haji 2019 sejauh ini tengah dalam tahap pembicaraan terkait kontrak untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, Kemenag tengah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak terkait seperti pemilik hotel dan katering untuk jamaah Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji mendatang.
"Kita berikan kesempatan Kemenag untuk mempersiapkan kontrak-kontrak untuk pelaksanaan ibadah haji 2019," tambah Hasan.
Biaya haji musim 2019 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kendati begitu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kualitas pelayanan haji tetap akan meningkat. Menurutnya, tenda di Arafah akan menggunakan AC. Selain itu, urinoir di Mina akan ditambah jumlahnya. Sementara akan ada bus shalawat yang akan melayani jamaah yang tinggal di luar radius 1 km dari Masjid Al-Haram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
