IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Minat masyarakat Indonesia terhadap perjalanan ibadah umrah begitu tinggi setiap tahunnya. Kementerian Agama (Kemenag) diminta memberikan imbaun kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar masyarakat yang berumrah tidak melewati puncak pesta demorkasi pada 17 April nanti.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, Kemenag sebagai legislator dari penyelenggaraan ibadah umrah dan haji diminta memberikan imbauan kepada PPIU. Isinya, untuk sementara tidak membuka paket perjalanan umrah agar masyarakat yang ingin berumrah bisa menyalurkan hak suaranya pada 17 April nanti.
“Sifatnya imbauan bukan larangan, karena melarang orang beribadah kan tidak boleh. Jadi pada 17 April itu menjadi tanggal yang penting sehingga seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih, saya kira mesti menggunakan hak pilihnya dengan baik,” kata Mustolih saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (19/2).
Mustolih mengatakan, berjalannya pesta demokrasi dengan tingkat pemilihan yang tinggi menjadi tanggungjawab semua buka hanya Kemenag dan juga Komisi Pemilih Umum (KPU). “Saya pikir memang animo untuk jalankan umrah sedang naik turun. Di sisi lain terkait pesta demokrasi yang kita gelar 17 April memang mestinya jadi pertimbangan oleh PPIU dan juga masyarakat,” katanya.
Mustolih mengatakan, setiap warga negara harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap pesta demokrasi. Karena kata dia, tangal 17 April nanti itu bukan hanya menentukan nasib presiden dan wakil presiden. Akan tetapi juga wakil rakyat yang ada di parlemen pusat DPR RI, Parlemen derah DPRD dan DPD.
“Dengan kata lain 17 April itu akan menentukan kemana arah bangsa ini akan melangkah. Karena kita akan memilih orang-orang nanti yang jadi pilotnya di eksekutif dan yudikatif,” katanya.
Untuk itu, Mustolih PPIU sebagai media yang memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci sebelum 17 April harus sudah tiba di bandara. Mustolih mengatakan, jika PPIU membuka paket pada April maka memberangkatkannya setelah pencobolosan, yakni mulai 18 April dan selanjutnya.
“Atau kira-kira jika mau berangkatkan, nanti setelah nyoblos. Sekali lagi ini sifatnya imbauan bukan larangan karena tidak boleh malarang orang ibadah,” katanya.
Jika Kemenag keberatan untuk melakukan imbauan tersebut, Mustolih menyarankan, Kecuali Kemenag bekerjasama dengan Konjen RI di Saudi untuk menyediakan tempat pencomblosan bagi masyarkat Indonesia yang menjalankan ibadah umrah.
“Jamaah umrah yang jumlah cukup banyak sekitar 10 ribu orang itu angka sangat banyak bisa koordinasi untuk melakukan pemungutan suara di kantor kedutaan di sana,” katanya.
Tapi Mustolih hal itu sangat tidak mungkin karena, selama ini belum ada pengalamannya masyarakat yang sedang berumrah diberikan kesempatan untuk melakukan pecoblosan di Tanah Suci. “Tapi saya kira agak sulit untuk misalnya seperti itu karena belum ada historisnya,” katanya.
Sementara itu Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan memang belum ada himbau terkait hal tesebut. Namun, pihaknya tetap akan berkoordinasi di internal untuk menindaklanjuti saran dan masukan agar masyarakat umrah tidak melewati pesta demokrasi. “Nanti kami koordinasi dulu,” katanya singkat.
Sementara itu Kasubdit Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Alya Fitra mengatakan jumlah jamaah umrah yang sudah tecatat dalam Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sapatuh) mulai 1 Maret dan 30 April sebanyak 102.676 (seratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam).
Sementara itu Budi Setiawan Senior Mitra dan Tour Leader PT Retali Mustajab mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi pihaknya tidak membuka paket umrah yang membuat jamaah tidak bisa mengeluarkan hak suaranya. "Jadi alhamdulillah jamaah kita aman," katanya.
Sementara itu PPIU lain dari Travel Al Zahra mangaku ada sekitar 50 orang jamaah yang masih berada di Tanah Suci. Sehingga dipastikan ke 50 jamaah itu tidak ikut nyoblos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
