IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menanggapi keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tidak jadi mencabut izin operasional Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi membenarkan, sebelumnya BKPM telah berjanji akan membekukan izin operasional tersebut.
Pada faktanya, janji itu urung terwujud. Bagaimanapun, Syam menghargai keputusan BKPM itu. Sebab, pemerintah pun kemungkinan akan mendapatkan masalah baru bila sampai para calon jamaah haji dan umrah Indonesia terkendala berangkat ke Tanah Suci lantaran operasional perusahaan itu dibekukan.
"Mereka (BKPM) bingung siapa berani tanggung jawab bila jamaah umrah tidak berangkat. Perlu kita hargai kalau sudah ada usaha dari pemerintah untuk melakukan perbaikan ke dalam," kata Syam Resfiadi kepada Republika.co.id, Kamis (14/3).
Dia juga meminta semua pihak menghargai keputusan BKPM itu. Dia menyebutkan, beberapa unsur pemerintah RI telah berjuang semampunya dalam persoalan rekam biometrik itu.
Syam memandang, sejak awal kebijakan rekam biometrik tidak bisa ditangguh. Sebab, hal itu merupakan wewenang Arab Saudi dalam memproteksi keamanan dalam negeri dari gangguan pihak-pihak asing melalu jalur imigrasi.
"Sudah bisa ditebak kalau menyerah seperti ini karena baru paham kondisi aturan main tentang umrah," ungkap dia.
Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah hanya bisa mengimbau VFS Tasheel agar memperbanyak jumlah kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan itu dinilainya juga perlu diimbau untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan kepada calon jamaah.
Menurut Syam Rersfiadi sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan BKPM yang tak menepati janji akan mencabut Tasheel. Yang terpenting saat ini adalah, bagaimana melakukan perbaikan penyelenggaraan umrah. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
"Mau bilang apa jika di lapangan berbeda dengan diatas meja. Kita perlu perbaikan nyata untuk kedua belah pihak baik Indonesia dan Saudi Arabia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika