IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan jalan tengah untuk persoalan rekam biometrik bagi calon jamaah haji dan umrah. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Menurut dia, Arab Saudi mungkin bisa tidak perlu lagi mendelegasikan perekaman biometrik kepada Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Seperti diketahui, banyak calon jamaah dari Tanah Air yang mengeluhkan pelayanan di perusahaan tersebut. Misalnya, terkait belum tersebarnya kantor-kantor cabang Tasheel di seluruh Indonesia.
"Solusinya, gunakan data biometrik yang ada di Kemendagri," kata Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (14/3).
Zudan menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan data rekaman biometrik warga negara Indonesia (WNI), yakni mereka yang telah merekam data untuk kartu tanda penduduk (KTP). Karena itu, bila jalan tengah ini disepekati semua pemangku kepentingan, para calon jamaah tidak perlu lagi datang jauh-jauh dari pelbagai daerah hanya untuk merekam biomterik. Apalagi, kantor-kantor cabang Tasheel belum terdapat di seluruh kabupaten/kota.
"Dengan demikian rakyat pasti bahagia," ujar dia.
Zudan menuturkan, kalaupun izin operasional VFS Tasheel tidak jadi dibekukan, pemerintah sesungguhnya bisa membujuk otoritas Arab Saudi supaya menggunakan data rekam biometrik yang tersedia di Kemendagri. Jika hal itu disepakati, Tasheel dapat terus beroperasi di Indonesia sebagai biro perjalanan, bukan pelaksana rekam biometrik.
"Sudahlah dari Pemerintah Arab Saudi , BKPM tetap berikan izin Tasheel untuk biro travel wisata dan seterusnya. Izinnya tetap, mau usaha apa pun silakan, tapi jangan ambil biometrik," kata dia mengandaikan.
Zudan menyarankan, segenap unsur pemerintah hendaknya memiliki pandangan yang sama terkait kemudahan rekam biometrik calon jamaah haji dan umrah. "Jangan sampai (ada) kata masyarakat 'saya rekam biometrik kok berkali-kali, 'kan sudah pernah saya rekam buat e-KTP,'" tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika