IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) mengapresiasi langkah cepat DPR dan pemerintah membahas tambahan 10 ribu kuota haji.
Ketua Sapuhi H Syam Rersfiadi berharap DPR dan pemerintah menghasilkan keputusan bijak dalam menentukan pengalokasian tambahan kuota 10 ribu. Syam berharap tambahan kuota itu bisa diprioritaskan kepada jamaah manula dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusu (PIHK).
"Karena PIHK relatif lebih siap masalah biayanya," kata Syam saat diminta Republika mengomentari rapa DPR dan Pemerintah, Senin (22/4).
Syam menuturkan, jika jamaah lanjut usia (manula) reguler juga tidak mampu menghabiskan kuota tambahan itu, maka PIHK siapa menggunakannya. "InsyaAllah siap untuk tahun ini saja agar quota tersebut bisa dihabisi dan terpakai," katany.
Syam mengatatakan, jika pemerintah mengalokasikan kuota tambahan itu kepada PIHK, maka Kemenag harus mengeluarkan perarutan khusus tentang penggunaan kuota tambahan 10 ribu untuk PIHK. Peraturan penting itu diperlukan untuk menghindari masalah di lapangan terkait penyelenggaraan haji khusus.
"Tentu aturan khusus mesti ada agar tidak melanggar ketentuan undang-undang dan PMA yang sudah ada," katanya.
Syam mengatakan, Sapuhi menyambut baik tambahan 10 ribu kuota haji yang akan digunakan tahun ini. Karena tambahan kuota sebanyak 10 ribu itu merupakan anugrah yang patut disyukuri rakyat Indonesia. Meski diberikan pada waktu yang tidak lapang melakukan persiapan.
"InsyaAllah ini anugrah dan Rahmat yang diberikan Allah SWT kepada Indonesia," kata dia.
Syam memastikan dan yakin bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama bisa mengatasi semua konsekuensi ketika menggunakan tambah kuota tahun ini. Meski demikian penambahan jamaah secara mendadak ada konsekuensinya.
"Tapi bagaimana tinggal kita mengaturnya dengan sebaik-baiknya, InsyaAllah akan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika