IHRAM.CO.ID, INDRAMAYU – Pemkab dan masyarakat Indramayu sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur Jabar Uu Rhuzanul Ulum, terkait pemindahan rencana lokasi embarkasi haji ke Kabupaten Majalengka. Pasalnya, Pemkab Indramayu telah menempuh semua prosedur penetapan lokasi itu sejak awal 2018 silam.
Hal itu disampaikan Bupati Indramayu Supendi, di Pendopo Indramayu, Senin (20/5). Dia menilai, Uu tidak memahami proses penetapan pembangunan embarkasi haji di Kabupaten Indramayu. ‘’Pemkab dan masyarakat Indramayu kecewa dengan pernyataan wagub seperti itu,’’ ujar dia.
Supendi menceritakan, proses penetapan Kabupaten Indramayu sebagai lokasi embarkasi haji bermula sejak awal 2018. Saat itu, Kemenag RI sedang mencari lokasi untuk embarkasi haji, yang bisa menunjang fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, sebagai bandara pemberangkatan haji.
Menurut Supendi, Pemkab Indramayu langsung menawarkan diri ke Kemenag mengenai lokasi tersebut. Untuk itu, dirinya bersama sejumlah dinas terkait berangkat ke Jakarta dan menggelar ekspos di hadapan dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag. Dalam ekspos itu, Indramayu menyampaikan sudah menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektare untuk embarkasi haji.
Hasil dari ekspos itu, dirjen PHU Kemenag merespons dengan catatan ingin melihat lokasinya terlebih dulu. Setelah dilihat langsung lokasinya di Kecamatan Lohbener, dirjen sepakat bahwa embarkasi haji dibangun di Kabupaten Indramayu.
Untuk menguatkan itu, lanjut Supendi, Pemkab Indramayu pun menempuh berbagai prosedur administrasi. Salah satunya berupa persetujuan dari DPRD Indramayu, yang mengizinkan aset milik Pemkab Indramayu diberikan kepada Kemenag sebagai lokasi pembangunan embarkasi haji.
Tak berhenti sampai disitu, Pemkab Indramayu dan Kemenag RI pun menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 032/546/BKD Tahun 2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Fasilitas Embarkasi Haji.
Selain itu, adapula Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Indramayu dan Kemenag RI tentang Hibah Tanah Sawah Milik Pemkab Indramayu kepada Kemenag RI. Ditambah lagi, Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Sawah Milik Pemkab Indramayu kepada Kemenag RI.
‘’Jadi proses administrasi sudah selesai. Bahkan dari Kemenag sudah mengirimkan gambar desain (embarkasi)-nya,’’ tutur Supendi.
Namun, beberapa hari yang lalu, muncul pemberitaan di sejumlah media massa yang memuat pernyataan wagub Jabar di Majalengka, bahwa rencana lokasi embarkasi haji bisa dipindah dari yang semula di Indramayu ke Majalengka. Alasannya, dari sisi teknis, bandara terletak di Majalengka sehingga jaraknya lebih dekat dibandingkan Indramayu.
Menanggapi alasan itu, Supendi mengungkapkan, embarkasi haji Jabar yang sekarang di Bekasi pun jaraknya cukup jauh dengan Bandara Soetta. Bahkan, lebih jauh dibandingkan jarak Indramayu - Majalengka.
Supendi menambahkan, pernyataan wagub Jabar itu telah melukai masyarakat Kabupaten Indramayu. Dia pun berharap, Pemkab Majalengka bisa menghargai upaya yang telah ditempuh Pemkab Indramayu.
Meski demikian, Supendi optimis bahwa Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, masih berpihak pada Kabupaten Indramayu. Pasalnya, dalam kesempatan kopdar antara kepala daerah dengan gubernur beberapa waktu lalu, gubernur menyatakan, menghargai proses yang sudah ditempuh Pemkab Indramayu.
‘’Yang saya pegang adalah keputusan gubernur, bukan wakil gubernur. Karena dalam pemerintahan, tidak ada keputusan wakil gubermur. Yang ada adalah keputusan gubernur,’’ tegas Supendi.
Terpisah, tokoh masyarakat Indramayu Mulyono Martono juga menyesalkan dan sangat kecewa dengan pernyataan wagub Jabar tersebut. Dia pun meminta agar penetapan lokasi embarkasi haji tidak hanya dari sisi teknis atau mikro, tapi juga dari sisi makro.
‘’Indramayu kan bagian dari Jabar juga. Bandara sudah dibangun di Majalengka, pelabuhan juga dibangun di Patimban (Subang). Masa sih Indramayu tidak bisa mendapatkan nilai lebih dari pembangunan yang dilakukan di Jabar?,’’ tandas Mulyono, yang juga didampingi sejumlah akademisi Indramayu itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika