IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad mengatakan, saat ini tantangan pengusaha travel haji dan umrah sangat besar. Hal ini karena hadirnya dunia digital yang membuat begitu banyak prosedur dan aturan yang harus disesuaikan.

''Pada satu sisi tantangan datang dari kemajuan dunia digital, pada sisi lain kini banyak aturan yang terkait penyelengara haji umrah menjadi harus dibenahi baik yang berlaku di Indonesia atau di Arab Saudi,'' kata Baluki di Jakata, Selasa (3/9).

Menurut Baluki adanya berbagai tantangan baru dari kemajuan digital mau tidak mau membuat para penyelengara travel haji dan umrah harus mengubah orientasi layanan. Apalagi, pihak Arab Saudi pun sekarang sudah mulai merubah berbagai hal layanan haji dan umrah yang serba digital.

''Tantangan digital itulah yang membuat kami harus mewaspadainya secara serius. Kami akan selenggarakan musyawarah kerja yang membahas soal ini. Para pengampu aturan baik yang ada di Indonesia dan Arab Saudi akan kami datangkan untuk membeberkan segala rencananya. Kami tak ingin lengah menghadapi dunia yang tengah berubah ini,'' ujarnya lagi.

Pada faktor yang lain, lanjut Baluki, tantangan penyelengara travel umrah juga masih berkutat dengan banyak aturan dari pembuat kebijakan yang ada di Indonesia yang masih banyak ruwet dan terasa memberatatkan. Salah satu contohnya adalah adanya soal penetapan pajak kepada setiap penyelengara umrah.

''Ini juga lucu, sebab undang-undangnya mengatakan penyelenggaraan ibadah itu tidak dikenai pajak. Nah, untuk penyelenggaraan haji dan umrah yang kami lakukan terkena pajak juga. Uniknya lagi, soal adanya penetapan pajak kepada kami belum ada pengumuman resminya. Rupanya pihak penarik pajak enggan membuat kontroversi. Padahal kami ingin kalau memang ada pajak maka umumkan secara resmi biar semua orang tahu,'' ujar Baluki.

Menjawab pertanyaan mengapa pihak institusi penarik pajak 'tidak berani' terang-terangan menarik pajak untuk penyelengaraan ibadah haji dan umrah dari para pengusaha travel, Baluki mengatakan tampaknya mereka enggan membuat kegaduhan. Sebab, isu ini akan sensitif sekali bagi umat Islam karena ternyata melakukan ibadah masih terkena pajak.

''Nah, dari digital hingga soal pajak inilah kami ingin bahas seara dingin di Muknernas pada pertengahan bulan ini. Memang banyak hal yang harus disikapi, sebab semua tidak tahu apa yang akan terjadi ketika digitaliasi mengubah gaya dan perilaku hidup kita,'' katanya.

Bagaimana soal target jumlah jamaah umrah pada tahun 2019 dan ke depannya? Menjawab pertanyaan ini Baluki mengatakan untuk saat ini ketika terjadi 'pelambatan' ekonomi jumlah jamaah umrahnya terlihat menurun. Target 1 juta orang yang tahun ini berangkat umrah tidak akan tercapai. "Juga untuk tahun-tahun selanjutnya, bila ekonomi terus terpuruk seperti ini maka jumlah jamaah umrah tak bakalan naik, malah cenderung akan menurun.''

''Tahun ini dan ke depannya pengusaha travel haji itu akan mendapati tantangan berat. Ini terlihat misalnya pada sisi jumlah pengusaha travel haji umrah yang tak bertambah. Bahkan uniknya mulai banyak yang berguguran atau diam tak punya jamaah dan kegiatan,'' kata Baluki Ahmad seraya mengatakan Mukernas Himpuh akan diselenggarakan di Bogor pada 15 September 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika