IHRAM.CO.ID, MADINAH— Kementerian Agama (Kemenag) dibuat kesal oleh oknum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang menempatkan jamaahnya di hotel bintang dua.
Hal itu diungkap Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Akhmad Jauhari kepada wartawan Media Center Haji (MCH), di Madinah, Selasa (3/9). "Ada beberapa PIHK yang menempatkan jamaahnya di hotel bintang 2," kata Jauhari.
Jauhari enggan mengungkapkan nama travel atau PIHK tersebut. Namun demikian, pihaknya mendapatkan datanya dan nantinya akan diingatkan saat di Jakarta. "Tentu saja nanti Kemenag melalui pengawasan PIHK akan melakukan investigasi dan pemanggilan kepada PIHK tersebut," ujarnya.
Jauhari menyebutkan, sebelumnya PIHK itu dalam perjanjiannya menempatkan jamaahnya di Hotel Bintang 3 (minimal), namun karena adanya regulasi atau hal lainnya, sehingga hotel tersebut turun menjadi grade-nya menjadi bintang dua.
Padahal, kata Jauhari status hotel itu ada standarnya. Sehingga bila meletakkan pada hotel yang tidak sesuai, tentu saja akan mudah diketahui.
Selain hal tersebut, dalam kesempatan ini Jauhari juga menyinggung soal adanya jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji dan mujamalah (furada). "Ada beberapa jamaah furada yang kita temukan. Sangat kasihan," lanjut Jauhari.
Yang dia maksudkan dengan jamaah berangkat dengan visa non haji atau nob mujamalah ini adalah jamaah yang berangkat dengan visa ziarah, visa kunjungan atau kerja. "Ini jelas menyalahi aturan. Jamaah yang tertangkap tangan menggunakan visa ziarah ini bisa dideportasi," lanjut Jauhari.
Dia mengimbau agar masyarakat pandai memilih dan memilah PIHK atau lembaga yang terdaftar untuk menyelenggarakan haji. "Jangan tergiur dengan tawaran yang lebih murah atau bisa cepat berangkat haji," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
