Pemerintah Tindak Tegas KBIH Jika Paksakan Batik Internal

Rabu , 04 Sep 2019, 21:36 WIB Reporter :Syahruddin El Fikri/ Redaktur : Nashih Nashrullah
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Nizar Ali
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Nizar Ali

IHRAM.CO.ID, MADINAH— Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Prof Nizar Ali menegaskan, pihaknya tidak main-main untuk menindak tegas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang nekat memaksakan jamaahnya untuk memakai batik selain batik nasional jamaah haji.   

 

"Kita tidak akan main-main dalam hal ini. Mereka nekat, kita akan menindak tegas KBIH seperti itu," kata Dirjen PHU Nizar Ali kepada Republika.co.id, di kantor Misi Haji Indonesia, Madinah, Rabu (4/9).   

Terkait

Sebelumnya, Dirjen PHU telah mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada para Kepala Daerah Kerja (Daker) se-PPIH agar menyampaikan informasi larangan penggunaan pakaian lain selain batik nasional jamaah haji saat berangkat dan pulang ke Tanah Air.   

Baca Juga

Surat Dirjen PHU itu tertuang dalam instruksi dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) No. 59 tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Bimbingan pada pasal 15 huruf g, menyatakan bahwa dilarang bagi KBIH memasang spanduk garis/jaket/seragam kelompok bimbingannya selama di Arab Saudi.  

Surat ini kemudian diikuti surat edaran masing-masing Kepala Daker di Madinah dan Daker Bandara Jeddah-Madinah yang ditujukan kepada Kepala Sektor 1-5 agar disampaikan kepada ketua kelompok terbang (kloter), ketua rombongan, dan ketua regu. "Maka, bagi KBIH yang tetap tidak mengindahkan aturan ini, kami akan berikan beberapa tahapan sanksi," kata Nizar. 

Pertama, berupa teguran baik secara lisan dan tertulis. Kedua, bila tak diindahkan juga, maka akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan. "Bila masih tetap tak mengindahkan, maka ketiganya, akan cabut izinnya," kata Nizar. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini