IHRAM.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya telah mewacanakan untuk membangun pariwisata halal sejak awal 2018. Namun hingga kini, konsep wisata halal yang dimaksudkan masih belum terperinci.
Asisten Daerah (Asda) Kota Tasikmalaya, Nana Sujana mengatakan, wisata halal sangat sesuai dengan budaya dan kultur Tasikmalaya yang Islami. Namu, banyak konsep wisata hala yang dicanangkan sesuai dengan realitas di lapangan.
"Kita banyak yang belum sesuai. Kita akan berbicara waktu khusus untuk terus mendorong pengembangan wisata di Tasik ini dengan benar," kata dia saat lokakarya wisata halal yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Selasa (17/9).
Ia mengatakan, gagasan wisata halal memang sangat luar biasa. Pasalnya, wisata merupakan sumber pendapatan yang tidak ada habisnya, berbeda dengan tambang misalnya. Jika gagasan itu dikemas dengan baik, lanjut dia, tentu akan menjadi pendapatam asli daerah (PAD) yang besar untuk pemerintah daerah. Apalagi dengan gagasan wisata halal, yang notabene cocok dengan kultur Tasikmalaya.
Secara umum, kata dia, Tasikmalaya dihuni oleh masyarakat Muslim dan memiliki kearifan lokal bernuansa Islami. Pemkot Tasikmalaya juga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tata Nilai yang mengatur tentang nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
"Saya harap MES ini bisa membantu pengembangan wisata halal, misalnya dari hotel, kuliner, destinasi. Sehingga bisa mendorong orang datang," kata dia.
Ia mengakui, Kota Tasikmalaya tak memiliki destinasi alam yang bisa mengundang wisatawan datang. Tercatat, wisatawan yang datang ke Kota Tasikmalaya per tahunnya hanya ada di kisaran 600 ribu orang.
Karena itu, lanjut dia, Pemkot Tasikmalaya mengandalkan industri MICE. "Itu harus dikembangkan, jadi orang yang ingin pergi ke daerah tetangga bisa menginap di Tasikmalaya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Kota Tasikmalaya, Hadian mengatakan, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pihaknya sudah mengembangkan industri kuliner. Pasalnya, industri itu dinilai sebagai produk unggulan Kota Tasikmalaya. Bahkan, pihaknya juga mewacanakan Tasikmalaya sebagai kota kuliner halal.
"Salah satu pengembangannya adalah sertifikasi halal. Sehingga wisatawan tidak akan kesulitan mencari produk halal," kata dia.
Menurut dia, secara umum para pelaku usaha kuliner sangat antusias untuk melakukan sertifikasi akan produknya. Namun, sertifikasi itu akan dilakukan bertahap. Pasalnya, terdapat banyak UMKM kuliner di Kota Tasikmalaya. Yang penting saat ini, kata dia, pelaku usaha harus menjaga kualitas produknya.
Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga akan mengajak PHRI untuk menciptakan hotel bersertifikasi halal. "Nanti penginapan harus sesuai syariah. Kita sangat dorong itu. Tapi bertahap," kata dia.
Ia optimistis, dengan semakin banyak instrumen wisata yang memiliki sertifikasi halal, dengan sendirinya Tasikmalaya akan dianggap sebagai kota wisata halal.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Wisnu Rahtomo mengatatakan, Kota Tasikmalaya termasuk dalam Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai destinasi wisata halal oleh pemerintah pusat. Alasannya, wilayah itu dinilai memiliki potensi yang kuat dalam menggaet wisatawan Muslim. Selain itu, dari sisi populasi dan tema daerah ini sudah sangat sesuai.
"Muslim di sini banyak dan pesantren banyak. Tidak ada keraguan untuk mengembangkan. Hanya saja merapihkan produk mana yang akan kita tonjolkan," kata dia.
Menurut dia, salah satu kelemahan Kota Tasikmalaya adalah kebersihannya. Wisnu menyebut, banyak destinasi wisata yang kebersihannya tidak terjaga.
Selain itu, masalah fasilitas untuk beribadah dan toilet juga dinilai masih jauh dari standar kelayakan. "Di sini masih banyak layanan untuk ibadah yang kurang bersih. Itu tidak muslim friendly. Objek wisata juga masih sangat kotor," kata dia.
Ia menambahkan, untuk membenahi permasalahan itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah. Apalagi, lanjut dia, jika Kota Tasikmalaya ingin mencanangkan diri sebagai pusat kuliner halal.
Sejauh ini, pemerintah pusat telah menetapkan 10 lokasi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Lokasi itu antara lain Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan.
Wisnu menyebutkan, 10 lokasi itu ditentukan karena dinilai potensi yang kuat dibandingkan wilayah lainnya. Karena itu, Kemenpar fokus menggarap 10 daerah itu terlebih dahulu.
Menurut dia, penetapan destinasi halal disesuaikan dangan standar Global Muslim Travel Index (GMTI), antara lain aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan, harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ia mencontohkan, layanan di hotel harus tersedia sajadah untuk umat Muslim beribadah.
Artinya, lanjut dia, dengan mengembangkan wisata halal layanan kepada wisatawan juga akan semakin meningkat. Alhasil, segmen pasar yang berkunjung juga akan bertambah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
