IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ekosistem ekonomi digital syariah perlu terus dikembangkan secara meluas termasuk ke segmen haji dan umrah. Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ventje Rahardjo menyampaikan digitalisasi sudah bukan jadi pilihan melainkan tujuan dari para pelaku industri.
"Kami dari KNKS mempunyai tugas untuk membesarkan ekosistem ekonomi syariah, sehingga inovasi digital di bidang haji dan umrah sangat disambut baik," kata Ventje saat menghadiri peluncuran platform perencanaan haji mandiri, Umra.id, di Auditorium Mandiri Syariah, Jakarta, Kamis (28/11).
Ia menegaskan pentingnya urgensi membuat ekosistem digital di bidang umrah dan haji. Arab Saudi memiliki visi 2030 yang akan meningkatkan jumlah jamaah dan kunjungan hingga tiga kali lipat. Selain mempersiapkan infrastruktur akomodasi, mereka juga menyiapkan infrastruktur digital.
"Jangan sampai, infrastruktur digital ini datang dari negara lain, padahal pasarnya kita, Indonesia mendatangkan sekitar 1,2 juta jamaah per tahunnya," katanya.
Kolaborasi menjadi kunci agar ekosistem ini menjadi lengkap sehingga memberi kemudahan akses bagi masyarakat pada produk-produk syariah. Ventje berharap digitalisasi bisa membantu ekonomi syariah bertumbuh subur, tidak hanya di dalam negeri maupun luar negeri.
Peluang dari segmen umrah dan haji sangat besar. Setiap tahunnya, Indonesia menghabiskan sekitar Rp 14 triliun untuk periode haji. Sementara umrah, jumlahnya diperkirakan mencapai dua miliar dolar AS. Perputaran bisnis tersebut menjadi potensi bagi pelaku ekonomi syariah yang seharusnya berasal dari dalam negeri.
Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengatakan saat ini revolusi haji dan umrah sedang terjadi besar-besaran di Arab Saudi. Tahun 2019 adalah era dimulainya digitalisasi dalam umrah. Tahun depan, sudah dimulai bertahap untuk haji.
Anggito mengatakan kebijakan Arab Saudi tersebut bisa menimbulkan disrupsi juga efisiensi. Proses secara digital akan memberikan nilai tambah juga kemudahan pelayanan.
BPKH berkomitmen untuk melakukan investasi langsung di Arab Saudi pada 2020. Ini akan memperbaiki sisi pasokan dari dalam negeri. Anggito menyampaikan BPKH meminta bantuan pada pelaku industri digital untuk membantu meningkatkan efisiensi.
"Kami minta ke marketplace, ke pelaku sistem online, untuk bantu meningkatkan permintaan, jumlah visitor ke Saudi," katanya.
Arab Saudi telah memiliki Global Distribution System (GDS). Sebanyak lima Over the Air (OTA) telah bergabung ke dalamnya, namun tidak ada dari Indonesia. Sistem ini memungkinkan integrasi dari jaringan penyedia layanan travel, seperti pesawat, hotel, perusahaan sewa mobil, hingga biro perjalanan.
"Jadi sekarang, mereka mengatur umrah haji melalui online sistem," kata Anggito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika