IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Menteri Agama Fachrul Razi mengapresiasi tujuh pengusaha travel umrah membuat gerakan kemanusian Save Their Umrah. Gerakan kemanusian ini tujuannya membantu pemerintah selesaikan masalah jamaah korban First Travel.
"Gerakan kemanusian berangkatkan umrah korban travel itu baik sebetulnya," kata Fachrul Razi saat dihubungi Republika, Jumat (6/12).
Menurutnya, apa yang dilakukan tujuh pengusaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah itu sudah sesuai arahannya, bahwa PPIU yang telah mendapat untung besar dari usahanya di sektor haji dan umrah dapat membantu masalah jamaah korban First Travel.
"Sesuai imbauan kita, meskipun gerakan belum terkoordinasi," ujarnya.
Ia berharap jika seandainya gerakan itu jadi dijalankan, pihak PPIU tidak menarik biaya lagi. Karena dipastikan jamaah akan keberatan jika dimintakan dana tambahan.
"Apa yang mereka lakukan bak, asal jangan ada dana khusus dan betul-betul terpanggil untuk melakukan itu saya dengar sudah ada yang terpanggil asal di belakang hari tidak ada tuntutan apa-apa," katanya.
Sebagai respon positif atas gerakan kemanuasian Save Their Umrah, Fachrul Razi akan menggelar rapat membahas program ini. Meski demikian ia belum bisa menyertakan tujuh pemilik PPIU sebagai inisiator gerakan Save Their Umrah
"Rencana minggu depan baru mulai kita rapatkan. Mungkin kami belum undang mereka kita aja dulu baru setelah selesai kita undang mereka," katanya.
Sementara itu Luthfi Yazid yang mengaku mendapat kuasa dari 63 ribu jamaah korban First Travel mengatakan gerakan Save Their Umrah patut dihargai. Ia berharap gerakan tersebut dapat menyelesaikan keresahaan jamaah korban First Travel setelah asset bos First Travel dirampas untuk negara.
"Kita menghargai siapapun yang bekerjasama memecahkan persoalan ini. Kita juga sangat mengapresiasi gerakan ini," kata Luthfi saat dihubungi Republika, Jumat (6/12).
Luthfi menyampaikan gerakan ini harus disinergikan dengan pemerintah melalui Kementerian Agama. Karena, masalah First Travel ini merupakan tanggung jawab Kemenag sebagai regulator penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
"Yang penting adalah bahwa ini (masalah First Travel) adalah tanggung jawab negara karena negara yang memberikan izin negara yang memungut pajak," katanya.
Luthfi memastikan pihaknya akan terus mengawal agar statemen Menteri Agama Fachrul Razi akan memberangkatkan jamaah umrah secara bertahap terealisasi. Meski demikian bagaimana teknisnya Menag belum menyampaikanya secara detail.
"Ya kita tentu saja akan terus memonitor. Kita dari 63 ribu jamaah ini tidak diam. Kita mengawal bagaimana realisasi terhadap janji tersebut yang berjanji akan diberangkatkan misalnya secara bertahap 1.000 kalau nggak salah ya," katanya.
Jadi kata dia, apa yang disampaikan pemerintah melalui Menag Fachrul Razi akan memberangkatkan jamaah korban First Travel secara bertahap harus ditepati. Karena janjinya yang disampaikan Fachrul Razi itu akan terakamdalam sejarah.
"Karena karena itu setiap janjin harus dipenuhi, setiap janji harus direalisasikan Itulah namanya pemerintah yang amanah menjalankan mandat nasional," katanya.
Menurutnya, sudah sepatutnya setiap pejabat negara merealisasikan janji-janjinya. Fachrul Razi sebagai pejabat negara wajib merealisasikan janjinya saat rapat di Komisi VIII DPR tanggal 28 November 2019 yang lalu akan berangkatkan umrah jamaah korban First Travel.
"Kewajiban negara untuk apa? kewajiban negara untuk memenuhi haknya. Apa itu yang dimaksud haknya? Itu tadi menjalankan janji-janji yang disampaikan pada saat rapat di Komisi VIII antara pemerintah dan DPR," katanya.
Saat dihubungi bendahara gerakan kemanusian Save Their Umra Artha Hanif mengatakan, tujuh inisiator gerakan ini akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait demi tercapainnya tujuan utama berangkatkan jamaah umrah.
"Kita masih perlu terus koordinasi dengan semua pihak terkait agar tujuan mulia ini bisa tercapai," katanya.
Artha mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan pasca deklarasi save theie umrah adalah mengumpulkan data-data jamaah korban penipuan First Travel dan menerima masukan dari semua pihai terkait.
"Seperti Kemenag, Kepolisian dan Kejaksaan," katanya.
Saat ini tujuh inisiator yang terdiri dari Fuad Hasan Masyhur sebagai ketua pembinan gerakan Save Their Umra dan empat anggota di antaranya Baluki Ahmad, Magnatis Chaidir, Asrul Aziz Taba dan sebagai ketua gerakan Ali M. Amin, Muharom Ahmad sebagai sekretaris), Artha Hanif sebagai bendahara terus membangun komunikasi.
"Kita akan rapat terus tentukan lokasi posko pengaduan untuk mengumpulkan data," katanya.
Artha memastikan gerakan ini tidak melibatkan asosiasi yang menaungi setiap pengurus. Menurutnya gerakan ini murni lahir dari kesadaran masing-masing ingin membantu jamaah dan meringankan kewajiban pemerintah.
"Gerakan ini tidak ada unsur kepentingan di dalamnya. Kami sebagai PPIU ingin berbuat untuk negeri," katanya.
Ia berharap gerakan ini diikuti oleh para pemilik PPIU lainnya. Karena semakin banyak pihak yang berpartisipasi gerakan ini akan segera berangkatkan para jamaah.
"Tahun ini belum bisa berangkatkan karena masih peak season. Saya kira awal bulan Januari baru bisa. Tapi yang diberangkatkan jamaah yang menurut kami pantas di berangkatkan seperti lansia dan yang tidak mampu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
