IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Komisi VIII DPR belum memutuskan Bandara Kertajati, Majelengka, Jawa Barat menjadi tempat penerbanga jamaah haji tajun 2020. Saat ini DPR masih meminta keterangan sejauh mana persiapan pemerintah agar bandar itu dijadikan tempat penerbangan jamaah haji selain Bandara Soekarno Hatta.
"Sedang kita persiapkan. Sekarang memang belum kita putuskan," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto saat dihubungi Republika, Ahad (8/12).
Sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, Komisi VIII telah membentuk panitia kerja (Panja). Tugas Panja ini di antaranya membahas dan memutus status Bandara Kertajati laik jadi tempat penerbangan haji atau tidak.
"Bandara Kertajati itu kita memang sekarang lagi persiapan haji dan sudah masuk pembahasan di Panja," katanya.
Yandri mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyoroti kesiapan dari 10 embarkasi, salah satunya Jawa Barat yang ada di Kertajati. Selama ini jamaah haji Jawa Barat embarkasinya di Bekasi.
Secara geografis embarkasi Bekasi memang menyulitkan jamaah haji wilayah jalur selatan Jawa Barat seperti Kuningan, Subang dan Tasikmalaya dan wilayah lainnya. Karena selama ini jamaah haji di wilayah itu harus menempuh lima sampai enam jam bahkan lebih untuk sampai di Bekasi.
"Tentu ini akan melelahkan jamaah haji Kuningan dari Tasik kalau harus ke Bekasi itu pasti merepotkan,"katanya.
Untuk memangkas jarak dan waktu tempuh jamaah haji di jalur selatan itu sudah selayaknya Bandara Kertajati memilik emberkasi atau debarkasi. Maka dari itu Komis VIII DPR mendorong segera diselesaikan pembangun asrama haji yang bertaraf hotel bintang tiga yang di Indramayu.
Yandri mengatakan, untuk mempercepat pembangunan asrama haji di Indramayu Komisi VIII sudah menyutujui anggarkan yang diajukan pemerintah. Ia berharap melalui anggaran itu pembangun asrama haji di Indramayu segera selesai sebelum pelaksanaan haji.
"Asrama Haji Indramayu sudah kita gelontorkan untuk mempercepat pembangunan asrama haji, kalau tidak salah tahun ini sebesar Rp 79 miliar.
Menuru dia, bagi jamaah yang ada di wilayah selatan, asrama haji yang ada di Indramayu lumayan lebih dekat daripada asrama haji di yang ada di Bekasi. Seharusnya, jika mau lebih dekat lagi, asrama haji untuk embarkasi Bandara Kertajati dibangunya di derah Majalengka, Subang dan Sumedang. Akan tetapi di tiga wilayah itu tidak bisa dibangun karena terbentur pembebasan lahan.
"Akan tetapi waktu itu kalau gak salah ada kendala tidak ada tanah hibah" katanya.
Yandri mengatakan, jika pemerintah tetap ingin menjadikan Bandara Kertajati memiliki embarkasi maka segala sesuatunya harus sudah dipersiapkan. Pemerintah diminta jangan memaksakan jika segala sesuatunya belum siap. Karena hal itu akan merepotkan jamaah.
"Jadi intinya begini sebelum diputuskan sebagai embarkasi penuh itu harus dicermati tentang kesiapan teknis dan non teknis,"katanya.
Untuk mengetahui sejauhmana Bandara Kertajati memiliki embarkasi, Komisi VIII telah memangil pihak Angkasa Pura, dan maskapai Garuda serta Saudi Airlines. Dan pada hari Senin (9/12) besok pihak-pihak terkait itu akan dipanggil.
Yandri mengatakan, mereka dipanggil itu untuk diminta memperlihatkan unsur apa saja dari pihak Angkasa Pura dan maskapai agar pelaksanaan haji di dalam negeri terutama saat di embarkasi Kertajati lancar.
Selama ini kata Yandri yang terjadi di Bandara di mana jamaah haji yang sudah usia 70 tahun dan baru naik pesawat sering bingung mengenali fasilitas di bandara dan di pesawat. Seperti misalnya mereka tidak tahu di mana letak toilet pesawat dan bagaimana cara melepas sabuk pengaman.
"Hal itu sering terjadi. Sehingga dia setres dan menyebabkan mereka sakit," katanya.
Hal inilah kata dia tujuannya memanggil pihak maskapai Garuda dan Saudi Airlines. Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan dari masing-masing maskapai bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dialami para lansia dan jamaah yang baru naik pesawat.
"Ini semua kami kakukan supaya tidak ada tekanan fisikis kepada para calon jamaah itu ketika dalam perjalanan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika