IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Tim Satuan Tugas (Satgas) umrah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Juanda, Surabaya. Dalam sidak kali ini, tim menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Tim yang terdiri dari Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta Kementerian Perdagangan melakukan pengecekan terhadap legalitas biro travel serta data jamaah umrah yang diberangkatkan.
"Ada yang tidak menggunakan kartu tanda pengenal jamaah dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Mereka membuat sendiri," ujar Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Haji Khusus Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, Tawwabuddin dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Senin (30/12).
Penemuan ini didapat saat tim memeriksa rombongan yang berada di sekitar pintu kedatangan Terminal 1 Bandara Juanda. Dari tiga biro travel yang ada, dua memiliki masalah tersebut.
Adapun inisial agen perjalanan ini adalah PT PE dan PT NT. Masing-masing agen perjalanan atau PPIU ini membawa banyak jamaah, di antaranya 50 dan 27 orang jamaah.
Tawwabuddin pun menjelaskan pentingnya tanda pengenal bagi jamaah yang berasal dari Siskopatuh. Selain terdapat nama dan foto jelas jamaah di bagian depan, terdapat pula kode QR pada sisi bawah kartu pengenal.
"Kartu buatan travel yang tidak memiliki kode QR mengindikasikan jamaah umrah ini tidak terdaftar secara legal di Siskopatuh," ujarnya.
Kode QR yang secara otomatis dihasilkan dalam tanda pengenal dari Siskopatuh menunjukkan jamaah telah terdaftar secara resmi. Kode tersebut berisi informasi data diri jamaah dan memudahkan penanganan jika terdapat jamaah yang bermasalah di Arab Saudi ketika menjalankan ibadah.
Selain menemukan tanda pengenal tak resmi, tim satgas juga menemukan jamaah yang menggunakan atribut salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Mojokerto. Jamaah tersebut menggunakan tanda pengenal serupa milik Siskopatuh, namun tanpa kode QR.
Tidak hanya masalah tanda pengenal, dalam sidak tersebut ditemukan pula perusahaan agen perjalanan yang tidak terdaftar sebagai PPIU. Dengan sejumlah penemuan ini, Tawwabuddin mengimbau masyarakat, khususnya calon jamaah umrah menggunakan jasa biro travel yang memiliki legalitas sebagai PPIU berizin.
"Pengecekan bisa dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi Umrah Cerdas yang dapat diunduh di Playstore dan App Store," ujarnya.
Sebelumnya, tim satgas telah melakukan sidak ke beberapa PPIU yang tidak memiliki legalitas resmi dari Kemenag di Jawa Timur. Ketua Tim Satgas Imam Syaukani memyebut sidak dilakukan sesuai amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pasal 115.
Beberapa tempat yang disidak adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin resmi PPIU. BPW ini disebut menjadi agen perjalanan umrah yang hanya merekrut jamaah.
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Jamal menyebut saat ini di wilayahnya hampir setiap hari jamaah umrah berangkat melalui Terminal 1 Bandara Juanda. Hal ini memang memerlukan tindakan atau penertiban khusus dari pemerintah dan instansi terkait.
"Jawa Timur memang hampir setiap hari memberangkatkan jamaah umrah. Semampu kami sudah melaksanakan tugas melindungi jamaah dan melindungi PPIU yang terdaftar resmi," ujarnya.
Perihal BPW yang tidak memiliki izin resmi melakukan perjalanan umrah, ia menyebut belum bisa menindak tegas. Karena itu, ia menyambut baik adanya tim satgas sebagai bentuk konkret kepedulian pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
