IHRAM.CO.ID, BANDUNG--Kementerian Agama (Kemenag) memastikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, tahun ini akan digunakan untuk pemberangkatan umrah dan haji. Hal itu disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi.
Menurut Fachrul Razi, pemerintah telah memutuskan pada 2020 embarkasi umrah dan haji untuk daerah Provinsi Jabar sudah bisa dijalankan di BIJB. Dengan berbagai fasilitas yang sudah lengkap di bandara ini, diharapkan masyarakat semakin nyaman dengan kemudahan akses dari tempat tinggal ke tempat embarkasi.
"Memang ada beberapa yang sedikit sempit. Saya kira tinggal dibenari sedikit sudah bagus. Kita doakan bersama agar tempat embarkasi makin baik," ujar Fachrul di BIJB, Selasa (7/1).
Fachrul mengatakan, untuk menunjang pemberangkatan umrah maupun haji di BIJB, Kementerian Agama akan berupaya menambah fasilitas fast track, atau perekaman biometrik untuk kepentingan imigrasi Arab Saudi. Agar, pemberangkatan ibadah bisa lebih mudah dan efisien.
"Sehingga jemaah bisa langsung naik bus. Ga usah lagi melalui imigrasi, dan itu sudah dilaukan Saudi saat akan ke sana," katanya.
Selama ini, kata dia, asrama haji dan umrah paling besar berada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk menunjang BIJB belum ada asrama di sekitarnya. Saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah membangun asrama yang berada di Indramayu. Sedangkan asrama yang di Majalengka masih dipertimbangkan oleh Pemprov Jabar.
"Sambil berjalan (umrah dan haji) kita benahi. Tapi semua siap mem-back up. Keinginan pak Jokowi supaya semua langsung cepat ga ada yang terlambat sedikitpun," katanya.
Saat ini, kata dia, kuota haji Jabar sebanyak 38.852 jamaah dan terbagi dalam 97 kelompok terbang (kloter). "Nantinya seluruh jamaah haji akan diberangkatkan dengan bus dari Asrama Haji Bekasi menuju BIJB Kertajati," katanya.
Sedangkan secara keseluruhan, kata dia, kuota haji dari Indonesia sudah pasti bertambah 10 ribu, dari sebelumnya 221 ribu jemaah menjadi 231 ribu jemaah.
"Kalau buat kita ga peduli mau namanya kuota atau apa, yang penting ada tambahan," katanya.
Fachrul mengatakan, alasan jumlah kuota tidak ditambah yaitu karena yang menentukan adalah Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
"Kuota haji itu yang menentukan OKI, bukan Aras Saudi, itu menurut menteri haji mereka," katanya.
Sehingga, kata dia, kuota haji untuk Indonesia tetap sebanyak 221.000 orang.
"Tapi kalau kita ingin minta tambahan 10 ribu, boleh. Kami ajukan tambahan, dapat tambahan, tapi bukan tambahan kuota, tambahan jamaah 10 ribu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika