IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan kenaikan dana kelolaan haji menjadi Rp 132 triliun pada tahun ini, dengan nilai manfaat Rp 8 triliun.

Anggota BPKH Acep Triana menjelaskan, besaran nilai manfaat setiap tahunnya terus meningkat secara optimal seiring dengan peningkatan dana kelolaan. Selain itu, pergeseran porsi alokasi penempatan dana di bank syariah ke investasi langsung dan lainnya juga akan meningkatkan nilai manfaat.

"Kalau lewat perbankan syariah kan return depositonya relatif turun setiap tahun, maka dicoba dipindahkan dananya ke investasi. Karena nilai manfaatnya lebih besar di investasi," jelas Acep pada paparan kinerja BPKH di Jakarta, Rabu (22/1).

Tahun ini BPKH akan memulai melakukan investasi langsung dengan porsinya Rp 7 triliun, sedangkan Rp 10 triliun investasi di sukuk negara, korporasi reksadana pendapatan tetap terproteksi (RDPT), dan lainnya. Menurut Acep, BPKH tidak akan menarik seluruh dana dari perbankan syariah karena hal itu dapat mempengaruhi likuiditas bank.

Untuk itu, BPKH juga memberi perbankan kesempatan untuk menawarkan instrumen investasinya untuk mengelola dana haji."Makanya ada investasi di instrumen bank seperti pinjaman yang diberikan (PYD) jadi dana itu tidak keluar dari bank," kata Acep.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Ahmad Iskandar menambahkan, BPKH juga akan meningkatkan dana kelolaan haji melalui program "Ayo Haji Muda" agar generasi milenial mendaftar haji di awal.

Menurut Iskandar gerakan ini sangat penting untuk meningkatkan dana kelolaan, karena saat ini penduduk muslim berusia di atas 25 tahun ada sebanyak 88 juta orang, dengan 27 juta dari kalangan mampu."Sekarang baru 10 juta orang yang sudah haji, dan 4 juta daftar tunggu. Jadi sisanya sedang disosialisasi untuk daftar haji selagi muda," jelas Iskandar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika