IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih progresif dalam menginvestasikan dana haji. Untuk itu, Ma'ruf meminta BPKH menempatkan dana jamaah haji pada investasi yang aman dan menguntungkan.

Sehingga, nilai dana haji bisa meningkat dan bisa menutup selisih biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari jamaah. "Kita minta dia (BPKH) mengambil proyek-proyek di investasi yang memang menguntungkan, bukan hanya, sementara ini yang aman-aman saja," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (22/1).

Ma'ruf menilai, jika investasi dana haji di tempat yang tidak menguntungkan, tidak akan memberi kemajuan bagi keuangan haji. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia nonaktif itu pun mengingatkan bahwa dibentuknya BPKH untuk mengelola dana keuangan haji agar meningkat.

"(Kalau) aman-aman saja, berarti tidak ada kemajuan inovasi, aman tapi bisa menguntungkan, kalau tidak artinya tidak ada kemajuan. Padahal BPKH dibuat untuk itu," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga mengungkap bahwa biaya BPIH 2020 saat ini masih dibahas di DPR. Nantinya, Ma'ruf menyebut, BPIH juga akan dibahas dalam rapat kabinet dengan presiden dan para menteri.

"Seperti apa nanti solusinya mengenai biaya haji. Apakah naik atau tidak. Kalau tidak tentu menyangkut soal berapa subsidi yag diberikan, dan berapa kemampuannya BPKH. Dan tentu nanti akan ada solusinya," kata Ma'ruf.

"Jadi belum bisa dijelaskan. Sebab, itu menyangkut soal kemampuan BPKH, kemudian kesepakatan di DPR dan nanti apakah naik atau tidak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika