REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 34 petugas yang tergabung dalam tim penyedia layanan haji Indonesia di Arab Saudi tiba ke Tanah Air pada Jumat (10/4). Selama di Arab Saudi mereka menyiapkan hotel, konsumsi dan transportasi untuk jamaah haji Indonesia.
Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Endang Jumali menjelaskan, 34 petugas terbagi dalam tiga tim. Di antaranya penyedia akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
Ia mengatakan, tim penyedia akomodasi sudah deal dengan 152 hotel dengan 208.296 kapasitas di Makkah. Selain itu, ada empat hotel cadangan dengan 1.590 kapasitas.
"Untuk akomodasi di Madinah, tim telah mendapatkan 28 hotel dengan 26.520 kapasitas dengan sistem penyewaan full musim berdasarkan Rencana Perjalanan Haji tahun 1441 H/ 2020 M," kata Endang melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (10/4).
Endang menjelaskan, tim penyediaan akomodasi tidak dapat melanjutkan negosiasi akomodasi Madinah karena jadwal penerbangan belum keluar. Jadwal ini dibutuhkan untuk konfigurasi penempatan dan menghitung ketercukupan pagu.
Untuk konsumsi jamaah haji, tim telah menyelesaikan negosiasi dengan 39 penyedia konsumsi di wilayah Makkah. Tim juga sudah negosiasi dengan 17 penyedia konsumsi di wilayah Madinah.
"Negosiasi juga sudah diselesaikan dengan 13 penyedia layanan konsumsi di Armina dan dua penyedia layanan konsumsi di Bandara Jeddah," ujarnya.
Endang menambahkan, 13 perusahaan ikut mendaftar dalam penyediaan layanan transportasi antar kota perhajian yakni Madinah, Makkah dan Jeddah bagi jamaah haji Indonesia. Ada sembilan perusahaan yang mendaftar untuk layanan transportasi shalawat.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan penilaian dokumen, 11 perusahaan memenuhi syarat administrasi untuk ikut dalam penyediaan transportasi antar kota perhajian. Sementara untuk transportasi shalawat, sebanyak enam perusahaan memenuhi syarat.
"Tim juga sudah melakukan kasyfiyah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.
Namun, dikatakan Endang, tim penyediaan transportasi belum bisa melanjutkan negosiasi. Karena perusahaan bus dan juga Naqabah mengacu pada arahan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menunda segala bentuk kontrak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika