REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BHARU -- Wakil Menteri Urusan Agama, Ahmad Marzuk Shaary, menyebut pembentukan komisi penyelidikan kerajaan (RCI) untuk Tabung Haji (TH) adalah masalah besar. Perkara ini harus dibawa ke Kabinet dan hanya dapat diputuskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Ia menegaskan, pemerintah akan memastikan aset TH, masalah manajemen ziarah, serta masa depan dari total 9,3 juta deposan, akan diurus dengan baik. Meski demikian, ia belum mengumumkan jika pengaturan pembentukan RCI diperlukan.
"Sejauh ini, pemerintah belum memutuskan segala bentuk penyelidikan. Itu bisa penyelidikan internal. Tetapi semua informasi yang disajikan kepada pemerintah baik melalui debat anggota parlemen atau melalui memo, akan diteliti oleh pemerintah," ujar Ahmad Marzuk Shaary dilansir di Bernama, Selasa (28/7).
Wakil Menteri Urusan Agama ini lantas menyebut pemerintah akan memeriksa masalah ini dan melihat apa yang perlu dilakukan. Namun ia menjamin, pemerintah akan menentukan arah yang jelas untuk manajemen dan administrasi TH.
Salah satu caranya, menyelaraskan atau merestrukturisasi anak-anak perusahaan yang tidak kompetitif. Hal ini dia sampaikan kepada wartawan setelah meresmikan pertemuan Dewan Pemuda PAS Pengkalan Chepa.
Dia menambahkan, penyelidikan internal resmi belum diumumkan. Tetapi, Menteri Urusan Agama Malaysia, Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al- Bakri disebut telah berdiskusi dengan manajemen TH.
"Meski begitu, ini tidak dianggap sebagai penyelidikan, tetapi cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul," katanya. Ia juga menambahkan, pertemuan itu juga untuk mengidentifikasi apakah masalah yang diajukan valid.
Lebih lanjut, ia menyebut TH Plantation merupakan perusahaan publik. Tuduhan apa pun dapat diperoleh melalui informasi untuk umum, debat parlemen atau media massa.
"Kami mencatat semua itu dan akan menentukan apakah mereka benar atau tidak, sebelum mengambil langkah berikutnya. Meskipun banyak yang mengusulkan pembentukan RCI, itu masih dipertimbangkan oleh pemerintah," kata dia.
Sumber:
https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1864274
Ikuti Whatsapp Channel Republika