REPUBLIKA.CO.ID,ABUJA -- Pimpinan Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON), Alhaji Zikrullah Hassan, telah meminta dukungan untuk keberhasilan Lembaga Pelatihan Haji (HTI) yang diusulkan dan Skema Tabungan Haji (HSS).
Dilansir dari Nigerian Tribune, Jumat (21/8), Hassan meminta dukungan untuk dua inisiatif komisi ketika dia mengunjungi Dewan Kesejahteraan Peziarah Negara Kaduna pada hari Rabu di Kaduna.
Sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh kepala urusan publik NAHCON, Fatima Sanda Usara, mengutip Alhaji Hassan yang menggambarkan kunjungan tersebut sebagai bagian dari mobilisasi komisi untuk menciptakan kesadaran akan kedua inisiatif tersebut.
Ketua NAHCON menyatakan bahwa dewan negara akan mendapatkan keuntungan dari dua skema karena mereka berhubungan langsung dengan para peziarah dan staf yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan ulang tentang administrasi haji dan partisipasi.
Hassan mengatakan bahwa dia mengakui dewan negara bagian penting untuk keberhasilan kedua inisiatif tersebut. Dia menyatakan keyakinannya bahwa skema tabungan akan menjadi pengubah permainan dalam industri haji dan karenanya harus dipromosikan oleh semua.
Menurut Hassan, lembaga pelatihan haji bertujuan untuk memprofesionalkan dan membakukan operasi haji di Nigeria serta membuka peluang kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Nigeria.
Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesejahteraan Peziarah Negara Kaduna yang telah menjadi tuan rumah kontingen NAHCON meskipun pemberitahuan singkat.
Dalam sambutannya, penjabat pengawas Dewan Kesejahteraan Peziarah Negara Bagian Kaduna, Hajiya Hannatu Zailani, berterima kasih kepada pimpinan NAHCON atas kunjungan tersebut dan berjanji akan kesiapan dewan untuk mendukung komisi tersebut setiap kali diperlukan karena inisiatif yang terpuji.
Dia menggambarkan kedua skema tersebut sebagai membangkitkan antusiasme, menambahkan bahwa dewan direksi sangat menunggu dimulainya.
Hajiya Zailani menyatakan bahwa dari 2.383 jemaah yang mendaftar haji tahun 2020 yang gagal di negara bagian, hanya 172 yang meminta pengembalian dana. Hajiya menambahkan bahwa pengembalian dana akan dimulai segera setelah persetujuan pemerintah diterima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika