Selasa 22 Sep 2020 23:59 WIB
ihr

IPHI Minta Presiden Komandoi Penanganan Covid-19

IPHI meminta komitmen tegas Presiden komandoi penanganan Covid-19.

Rep: Ali Yusuf/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum IPHI, Ismed Hasan Putro, meminta komitmen tegas Presiden komandoi penanganan Covid-19.
Foto: Republika/Wihdan
Ketua Umum IPHI, Ismed Hasan Putro, meminta komitmen tegas Presiden komandoi penanganan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih komando pengendalian penanganan Covid-19 agar lebih efektif dan terarah.

Menurut IPHI, Presiden Jokowi tidak perlu lagi harus bongkar pasang tim yang berakibat penanganan Covid menjadi tidak maksimal

Baca Juga

"Langkah ini semata-mata demi menyelamatkan jiwa manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Ketua Umum IPHI, Ismed Hasan, Putro, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (22/9).

IPHI juga meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 sampai situasi Covid-19 dinyatakan aman. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," katanya.

IPHI juga kata Ismed, mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat juga diminta dapat membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

"Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Mahaesa agar pandemi Covid-19 segera berakhir," katanya.

Dan selain itu juga, para tokoh agama perlu terus memandu dan memberi contoh umat agar menjaga persatuan dan menjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19. Beberapa permintaan di atas merupakan pernyataan sikap IPHI. 

Menurut pengamatan IPHI, di masa pandemi ini Covid-19 yang kasusnya terus meningkat, pilkada serentak yang akan digelar di 224 Kabupaten dan 37 kota di Indonesia tidak layak gigelar.

Maka demi kemaslahatan ummat, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mencegah berkembangnya korban Covid-19 mesti jadi prioritas Presiden daripada Pilkada.

"Semoga Allah SWT selalu melindungi para pemimpin, ulama dan masyarakat dari pandemi Covid-19 dan berbagai cobaan lainnya. Semoga Allah juga memberikan kemudahan jalan keluar mengatasi segala cobaan dan dan kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement