Pemerintah Diminta Saring Calon Jamaah Umroh

Jumat , 25 Sep 2020, 12:42 WIB Reporter :Febrianto Adi Saputro/ Redaktur : Esthi Maharani
Ilustrasi umroh
Ilustrasi umroh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik rencana pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh secara bertahap. Ia meminta agar pemerintah menyaring calon jamaah umroh yang akan berangkat ke Arab Saudi.

 

Terkait

"Tetap saja kita mengimbau, meminta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan protokol kesehatan yang ketat dalam menyaring, menyeleksi calon jamaah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9).

Selain itu, Dasco juga meminta agar pemerintah Indonesia mengadakan pembicaraan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyamakan prosedur protokol kesehatan yang ada di Arab Saudi. Dengan demikian diharapkan jamaah yang diberangkatkan tidak ada kendala sesampainya di Arab Saudi.

"Supaya terjadi sinkronisasi sehingga jamaah berangkat tidak ada kendala, begitu sampai di sana protokol Covid-19 sudah disinkronisasikan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi," ujarnya.

Sebelumnya Otoritas Arab Saudi berencana membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh secara bertahap. Ada tiga tahap yang disiapkan. Pada tahap pertama dan kedua, Saudi mengizinkan warga lokal melaksanakan haji kecil. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammed Saleh Benten mengatakan, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi Kerajaan di tengah masih mewabahnya pandemi Covid-19.

"Kementerian sedang mempelajari tiga tahap pemulihan ibadah umroh," kata Benten dilansir dari Arab News, Selasa (22/9).

Pada fase pertama, warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Kerajaan akan diizinkan untuk menunaikan ibadah umroh. Hanya saja, layanan umroh akan dibatasi 40 persen dari kapasitas normal. Pada fase kedua, jumlah jamaah umroh ditingkatkan menjadi 75 persen. Sedangkan fase ketiga, ibadah umroh akan dibuka untuk jamaah internasional.

"Pada fase tiga, kapasitas penuh akan dipulihkan dan peziarah dari luar Kerajaan akan diizinkan," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini