REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Lembaga pemeringkat kredit Moody’s mengantisipasi Arab Saudi akan lebih banyak beralih ke keuangan islam dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Pergeseran tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan dan rumah tangga yang menggunakan produk-produk islam. Dalam sebuah pernyataan Moody’s pada Selasa (29/9) tantangan ekonomi disebabkan oleh harga minyak yang rendah dan krisis pandemi.
"Seperangkat peraturan keuangan islam yang komprehensif telah mendorong bank-bank Arab Saudi untuk menerbitkan sukuk, produk-produk islam sekarang terdaftar di pasar utama, dan bisnis pembiayaan kembali hipotek islam telah didirikan," kata Wakil Senior Analis Moody’s, Ashraf Madani dilansir dari Salaamgateway, Jumat (2/10).
Moody’s menyebut industri sukuk akan mendapat keuntungan. Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan 84 miliar riyal atau 22,4 miliar dolar AS sukuk dalam negeri dari Januari hingga September. Itu meningkat 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di pasar global, sukuk penting terbaru berasal dari Saudi Electricity Co milik negara yang menjual 1,3 miliar dolar AS untuk mendanai proyek-proyek modal hijau.
Selain itu, Merger dan Akuisisi (M&A) juga akan berkontribusi pada pergeseran ke keuangan Islam. Moody's mengutip usulan merger antara National Commercial Bank (NCB) dan Samba. Misal, NCB akan terus melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank yang sesuai dengan syariah.
Terakhir, pembiayaan islam dalam kerajaan ini diperkirakan mencapai sekitar 80 persen dari pinjaman seluruh sistem selama 12 sampai 18 bulan ke depan. Dari 78 persen pada 2019 dan 70 persen pada 2013.
"Perusahaan Arab Saudi juga semakin memilih produk islami daripada yang konvensional," kata Moody's.
Diperkirakan pinjaman perusahaan terdiri dari 65 persen dari total pinjaman yang diberikan kepada sektor swasta di Arab Saudi. Moody's juga memprediksi pembiayaan islam Arab Saudi mencapai 339 miliar dolar AS pada Maret, meninggalkan Malaysia di urutan kedua dengan 145 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika