REPUBLIKA.CO.ID, Penetapan UU CIpta Kerja oleh DPR pada beberapa hari lalu mendapat perhatian serius Majelis Ulama Indonesia. Apalagi, akibat penetapan DPR atas undang-undang ini mendapat protes bahkan perlawanan yang sangat keras dari masyarakat. Muncul demonstrasi dan berbagai aksi kekerasan di berbagai wilayah Tanah Air.
Perhatian MUI tersebut berupa Taklimat yang disampaikan ke ihram.co.id dengan ditandatangani Wakil Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi MA dan Sekjen Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.
Isi Taklimat itu sebagai berikut:
“PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)”
(Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020)
Assalamualaikum wr. wb.
Mencermati dan menyaksikan Konstalasi Politik, Sosial dan Ekonomi Mutaakhir serta Suasana Hati Sanubari Bangsa Indonesia terkait penetapan Undang- Undang Cipta Kerja yang mendapatkan protes dan unjuk rasa serta penentangan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Taklimat, sebagai berikut:
-
MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan telah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.
-
MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para Pengusaha, Cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
-
MUI meminta kepada Aparat Keamanan Kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia para pengunjuk rasa, karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta MUI menghimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
-
MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat saat ini dengan menghargai Hak Azasi Manusia Warga Negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa.
Page 1 dari 2
-
MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi dan MUI mengingatkan kepada para Hakim Agung Mahkamah Konstitusi untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar.
-
MUI mengharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih fokus dalam menangani wabah Covid-19 serta tidak membuat kebijakan- kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional.
-
MUI mengharapkan kepada segenap elemen bangsa untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan serta merenda jalinan kehidupan harmoni, sehingga kita bersama-sama dapat mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga selama-lamanya.
Demikianlah Taklimat ini kami buat seraya mengharapkan bantuan kekuatan
dan keridhaan Allah Subhanahu Wata’ala.
Billahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum w. w.
Wakil Ketua Umum,
KH. MUHYIDDIN JUNAIDI, MA
Jakarta, 20 Shafar 1442 H 08 Oktober 2020 M
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris Jenderal,
Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag
Ikuti Whatsapp Channel Republika
