REPUBLIKA.CO.ID, AL-MUKALLA -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, Martin Griffiths mendesak faksi yang bertikai di Yaman untuk segera berhenti perang, khususnya di Kota Barat Hudaidah. Pertempuran itu berisiko merusak Perjanjian Stockholm dan upayanya untuk mencapai kesepakatan damai.
“Eskalasi militer ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata Hudaidah, tetapi bertentangan dengan semangat negosiasi yang difasilitasi PBB, ", kata Griffiths, dilansir di Arab News, Jumat (9/10).
Dia melanjutkan, fasilitas dari PBB sejatinya dilakukan untuk mencapai gencatan senjata nasional, hingga langkah kemanusiaan dan ekonomi. Khususnya, kembali memulai aktivitas politik. Karenanya, PBB, kata dia, meminta agar pertempuran yang terjadi segera dihentikan.
“Saya telah terlibat dengan semua pihak. Dan meminta untuk segera menghentikan pertempuran, menghormati komitmen yang mereka buat di bawah perjanjian Stockholm, dan terlibat dengan mekanisme implementasi bersama UNMHA, ”katanya.
Pertempuran terbaru, pecah pada Jumat di distrik Hays dan Al-Durihim. Saat itu, Houthi melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah dengan tujuan untuk menghancurkan kantong pasukan mereka dan merebut kendali atas daerah-daerah baru.
Lebih jauh, komandan militer Perlawanan Tehama Abdurrahman Hajari, mengaku telah menerima seruan dari utusan PBB, Griffiths. Menurutnya, pasukan pemerintah memang diminta untuk menahan diri untuk bertempur, sebagaimana diperintahkan PBB. Namun, unit yang memerangi Houthi di Hodeida itu, nyatanya terus ditembaki Houthi sejak Kamis kemarin.
Hal itu, menjadikan gencatan senjata hanya terjadi di satu pihak saja. “Houthi tidak pernah mematuhi gencatan senjata apa pun. Houthi mengumpulkan kekuatan besar di sepanjang pantai barat, ” kata Hajari.
Di waktu yang sama, kemarin, Pasukan Gabungan pro-pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan, ratusan pasukan Houthi, termasuk komandan lapangan berpangkat tinggi, telah tewas atau terluka di Hudaidah. Dalam klaim itu, pasukan Gabungan juga menyatakan telah berhasil menggagalkan upaya Houthi menguasai provinsi tersebut.
Sebagai informasi, di bawah Perjanjian Stockholm, pemerintah Yaman setuju pada 2018 untuk menghentikan serangan militer besar-besaran di Hudaidah yang dikuasai Houthi, termasuk pelabuhannya. Asalkan, perjanjian itu juga diikuti Houthi untuk menarik diri dari pelabuhan dan menyetor pendapatan di bank sentral di kota. Pasukan pemerintah telah ditempatkan di jalan Al-Khamseen dan Sanaa, timur Hudaidah sejak 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika