REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sampai hari ini jamaah asal Indonesia memang belum bisa berangkat umroh. Dan, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk terus berusaha membuka kesempatan itu.
Wakil Ketua MPR RI Dr H M Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan pemerintah terutama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memang harus memperjuangkannya. Apalagi, umrah akan dibuka pada november 2020 dan haji pada tahun 2021 dapat diisi jamaah asal Indonesia.
“Pelaksanaan haji dan umrah harusnya bisa diikuti oleh jamaah dari Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar jamaah Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah dan haji secepatnya” kata Hidayat secara teleconference dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta, Senin (12/10).
Hidayat berharap pemerintah Indonesia segera mendapat solusi terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19 ini. Dan, pihak Komisi VIII DPR sudah berkali-kali menyampaikan ke Menteri Agama untuk memaksimalkan lobi dan mengomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi.
“Kami melihat itu sebagai peluang yang harus dimanfaatkan, dan kami dukung agar Menag dapat menjalankan perannya secara maksimal, agar jamaah umrah dan haji bisa beribadah secepatnya. Dan masalah daftar tunggu akibat penundaan, bisa segera diatasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umrah pada November 2020. Salah satu ketentuannya adalah umrah hanya bisa dilakukan satu kali per jamaah. Namun Arab Saudi belum memutuskan negara mana saja yang bisa mengirimkan jamaah umrah. Yang pasti, saat ini hanya tiga negara yang warga negaranya tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena penanganan Covid-19 yang dinilai buruk, yakni India, Brasil, dan Argentina.
Hidayat berharap, pelaksanaan haji dan umrah dapat segera diteruskan untuk jamaah asal Indonesia karena selama ini para jamaah asal Indonesia dikenal memiliki citra yang positif, terutama pada saat pelaksanaan haji. “Jamaah kita dilihat oleh jamaah negara lain sebagai jamaah yang tertib, teratur dan taat kepada peraturan. Ini yang perlu dijaga dan menjadi poin lebih yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.