REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Peran perguruan tinggi kata Ma'ruf, dapat diwujudkan dengan memperbanyak riset tentang ekonomi dan keuangan syariah, baik riset yang diinisiasi kampus maupun mandiri oleh para pengajar dan mahasiswa.
"Saya mendorong lebih banyak kegiatan riset terkait ekonomi dan keuangan Syariah, baik itu riset yang diinisiasi oleh kampus maupun riset-riset mandiri yang dilakukan oleh para pengajar dan mahasiswa," ujar Ma'ruf saat menghadiri Dies Natalis Universitas Diponegoro secara daring, Kamis (15/10).
Ma'ruf mengatakan, perguruan tinggi juga dapat memberikan materi kuliah ekonomi dan keuangan Syariah dalam program-program studi terkait. Selain itu, peran lainnya dengan memperkenalkan dan mempromosikan aktivitas ekonomi dan keuangan Syariah kepada masyarakat.
Ma'ruf meyakini, sebagai tempat pencipta intelektual, edukasi terkait ekonomi dan keuangan Syariah perguruan tinggi, khususnya Undip akan lebih kredibel dan diterima oleh masyarakat. Karenanya, ia berharap perguruan tinggi menyelenggarakan seminar, diskusi, eksebisi serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menyosialisasikan aktivitas ekonomi dan keuangan Syariah.
"Saya juga ingin mendorong agar UNDIP dapat mendirikan laboratorium studi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf meyakini ekonomi Syariah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, apalagi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurutnya, kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan rentan ataupun pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan manfaat dari pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
Sebab, meski mayoritas penduduk muslim, saat ini kegiatan ekonomi yang melibatkan umat masih tertinggal. "Keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan terutama kelompok lapisan masyarakat terbawah. Dengan demikian pada gilirannya dapat mengurangi lebarnya kesenjangan ekonomi di negara kita," ungkapnya.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah dengan memperkuat kelembagaan ekonomi dan keuangan Syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan Syariah, dana sosial Syariah dan kegiatan usaha Syariah.
Ma'ruf menjelaskan, pengembangan dan perluasan industri produk halal merupakan sasaran prioritas agar Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Sebab, selama ini Indonesia masih menjadi konsumen produk halal terbesar dunia, bukan produsen produk halal terbesar.
Karena itu, saat ini sudah mulai dibangun kawasan industri halal di berbagai daerah, dengan layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap (one stop service).
"Di samping itu, kita juga terus memperkuat Industri-Industri kecil yang selama Ini telah menghasilkan produk-produk halal, melalui penguatan ekosistemnya termasuk pendanaan dan kelembagaannya," ungkapnya.
Sementara, pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah juga dilakukan melalui penguatan dan perluasan dana sosial Syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Khusus mengenai wakaf, saat ini dilakukan penguatannya Gerakan Wakaf Tunai Nasional (GWTN).
Sementara, untuk jangka panjang, Pemerintah mendorong penciptaan usaha-usaha Syariah baru, termasuk khususnya bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil.
Karena itu ia menilai perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal diberbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian.
"Selain itu, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah. Saya mengharapkan UNDIP dapat mengambil peran sebagai pionir diantara berbagai perguruan tinggi lain," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
