IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melibatkan sejumlah ormas dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiah dalam persiapan pengadaan vaksin Covid-19. Menurut Jokowi, dilibatkannya ormas Islam dan lembaga keagamaan penting untuk memastikan kehalalan vaksin bagi umat Muslim.
"Juga agar kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas-ormas lainnya terutama dalam menjelaskan manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (26/10).
Pelibatan MUI, NU, Muhammdiyah, dan ormas lainnya merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin masyarakat memiliki pemahaman mengenai keamanan sekaligus kehalalan vaksin.
Jokowi secara khusus juga meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan strategi komunikasi tentang vaksinasi Covid-19. Presiden ingin informasi mengenai peta jalan vaksin Covid-19 bisa disampaikan secara terstruktur kepada masyarakat sehingga tidak terjadi disinformasi dan muncul hoaks.
"Penting sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, dibackup dibantu oleh Kominfo," ujar Jokowi.
Strategi komunikasi terkait rencana vaksinasi Covid-19 dirasa perlu mengingat banyaknya informasi yang tidak benar tersebar di tengah masyarakat. Padahal menurut Jokowi, vaksinasi merupakan salah satu solusi yang perlu ditempuh untuk membangun antibodi terhadap Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
"(Perlu) dijelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," kata Jokowi.
Ditunjuknya Erick Thohir untuk menyiapkan strategi komunikasi vaksinasi bukan tanpa alasan. Produksi dan pengadaan vaksin Covid-19 sendiri melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN. Dalam Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakinasi Covid-19 disebutkan, pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedian, dan atau kerja sama dengan lembaga atau badan internasional.
Pasal 5 ayat 1 dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa penugasan yang dimaksud, kepada PT Bio Farma (persero), dan dapat melibatkan anak usaha yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
