IHRAM.CO.ID, Para ekonom mengabaikan ancaman boikot produk Prancis oleh beberapa Muslim di Timur Tengah, dengan mengatakan efeknya akan minimal dan berumur pendek. Seruan boikot itu terjadi karena Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak untuk mengutuk penerbitan kartun Nabi Muhammad.
Para analis mengatakan boikot apa pun akan berdampak kecil dari sikap ekonomi makro, karena proporsi ekspor yang menuju dari Prancis ke Timur Tengah relatif kecil dan protes serupa di negara itu. masa lalu berumur pendek.
“Ada beberapa ekspor persenjataan dan beberapa merek mewah di mana Anda mungkin melihat beberapa dampak, tetapi persentase ekspor Prancis yang masuk ke negara-negara itu akan sangat, sangat kecil. Jadi jika Anda berpikir, apa dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan, itu tidak akan terlalu besar sama sekali, terutama sekarang, mengingat semua hal lain sedang terjadi, " kata Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics, mengatakan kepada The National.
“Ada begitu banyak variabel lain yang mendorong ekspor, sehingga akan hilang di tengah-tengah hal itu,'' ujarnya lagi.
- Keterangan foto: Sebuah gambar menunjukkan rak supermarket kosong dari produk Prancis di Kota Kuwait, sebagai protes atas kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad Islam yang diterbitkan di media Prancis. AFP
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemboikotan barang-barang Prancis pada hari Senin pekan lalu menyusul sikap Macron tentang kebebasan berbicara menyusul pembunuhan seorang guru sekolah Prancis yang telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya.
Barang-barang Prancis telah ditarik dari rak-rak supermarket di beberapa negara Teluk, sementara di Suriah orang-orang membakar foto Macron dan bendera Prancis dibakar di ibu kota Libya, Tripoli.
Agathe Demarais, Direktur Peramalan Global di Economist Intelligence Unit, mengatakan dia memperkirakan boikot itu hanya akan berlangsung singkat berdasarkan peristiwa tahun 2015. Saat itu protes serupa diserukan menyusul pembunuhan 12 orang di majalah satir Charlie Hebdo di Paris atas publikasi kartun Nabi Muhammad.
“Ini adalah remake dari apa yang terjadi pada 2015 ketika ada seruan untuk boikot produk Prancis di beberapa belahan dunia Muslim. Ini berumur pendek dan saya rasa perusahaan Prancis tidak memiliki masalah nyata dalam menjual produk mereka di Timur Tengah pada saat itu, "kata Demarais.
Dilihat dari sejarah, jika semuanya berjalan seperti pada tahun 2015, menurut saya tidak ada kekhawatiran bagi perusahaan Prancis di Timur Tengah. Kadang-kadang sulit untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan Prancis memproduksi produk Prancis tertentu dan seruan boikot belum tentu dibagikan oleh semua orang di negara Muslim dan tentu tidak semua orang ingin mengambil sikap menentang produk Prancis dan Prancis. ”
Namun, Kenningham mengatakan beberapa merek mewah mungkin mengalami pukulan jika sebagian besar ekspor mereka menuju ke negara-negara GCC.
"Setiap ekspor yang hilang adalah kehilangan pendapatan, jadi itu masih akan berdampak bagi perusahaan yang penjualannya ke Timur Tengah penting," katanya. "Tapi itu mungkin akan jauh, jauh lebih kecil daripada dampak yang kami dapatkan dari Covid dan lockdown ".
Merek-merek mewah sampai batas tertentu diisolasi oleh pemulihan di China, konsumen besar merek-merek mewah, yang menurut Kenningham akan jauh "lebih penting daripada apa yang akan terjadi di Timur Tengah, bahkan jika ada boikot".
Pada hari Senin, kepala federasi pengusaha MEDEF Prancis mengatakan boikot, yang dia gambarkan sebagai "kebodohan," jelas merupakan berita buruk bagi perusahaan yang sudah terpukul parah oleh pandemi virus korona.
"Tapi tidak diragukan lagi menyerah pada pemerasan," kata Geoffroy Roux de Bezieux kepada penyiar RMC. "Ini adalah masalah berpegang teguh pada nilai-nilai republik kita. Ada saatnya untuk menempatkan prinsip di atas bisnis."
Seruannya muncul setelah berbagai versi tag #boycottfrance mulai menjadi trending di situs media sosial, seperti Twitter. Para pendukungnya mendesak pengikutnya untuk tidak membeli barang yang diproduksi di Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika