IHRAM.CO.ID, KOPENHAGEN --- Provokasi kembali dilakukan kalangan picik minoritas di Denmark. Kali ini mereka mencoba memprovokasi umat Islam dengan mengiklankan kartun Nabi Muhammad SAW.
Sebuah partai sayap kanan Denmark mengumumkan kampanye untuk menerbitkan ulang kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Kartun Nabi ini ditunjukkan oleh seorang guru bahasa Prancis kepada siswa sebelum dibunuh, Jumat (30/10).
"Pembunuhan Samuel Paty memicu kampanye, kami ingin menunjukkan dukungan kami untuk keluarganya dan untuk kebebasan berbicara," ujar pemimpin Nye Borgerlige (The New Right), Pernille Vermund.
Partai anti-imigrasi ini meluncurkan penggalangan dana untuk menerbitkan iklan dengan gambar karaikatur yang diterbitkan Charlie Hebdo di surat kabar Denmark. Kampanye tersebut pun diumumkan melalui situs partai tersebut.
Vermund mengatakan, tidak yakin tentang kemungkinan untuk menerbitkan gambar-gambar itu. "Namun, sebagai seorang politisi, kewajiban saya adalah bahwa perkembangan masyarakat mengarah pada lebih banyak kebebasan berbicara, bukan berkurang," katanya.
Editor tabloid Extrabladet, Poul Madsen, mengatakan hanya akan memutuskan iklan ketika telah melihatnya dan bukan sebelum pengajuan itu ada.
"Kami mengutuk terorisme Muslim dan 100 persen mendukung Prancis, pembunuhan dan kebebasan berbicara tetapi selalu dengan hati-hati memperhatikan karyawan kami dan mereka yang sangat rentan," tulis Madsen di Twitter.
Kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW diterbitkan pertama kali oleh harian Denmark Jyllands-Posten pada 2005. Peristiwa itu menyebabkan protes dan kemarahan yang meluas di antara banyak komunitas Muslim.
Kemudian media satir Prancis Charlie Hebdo menerbitkannya kembali pada 2006 untuk membela kebebasan berbicara. Pada 2015, surat kabar itu menjadi sasaran serangan milisi yang menewaskan 12 orang, di antaranya jurnalis dan kartunis.
BACA JUGA: Akhirnya, Macron Klarifikasi Ucapannya yang Singgung dan Hina Islam
Mau Umroh? Ingin Tahu Info-Info Tentang Syarat Umroh. Klik IHRAM.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika