DPR Minta Pelaksanaan Umroh Disiplin Protokol Kesehatan

Kamis , 12 Nov 2020, 22:10 WIB Reporter :Nawir Arsyad Akbar/ Redaktur : Muhammad Fakhruddin
DPR Minta Pelaksanaan Umroh Disiplin Protokol Kesehatan. Petugas membagikan air zamzam kepada jamaah umroh di Masjidil Haram. Petugas membawa wadah silindris berisi air Zamzam. Tindakan itu untuk membendung penyebaran virus corona (Covid-19).
DPR Minta Pelaksanaan Umroh Disiplin Protokol Kesehatan. Petugas membagikan air zamzam kepada jamaah umroh di Masjidil Haram. Petugas membawa wadah silindris berisi air Zamzam. Tindakan itu untuk membendung penyebaran virus corona (Covid-19).

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut gembira, perihal dibuka kembalinya ibadah umroh oleh Pemerintah Arab Saudi. Namun, ia meminta para jamaah nantinya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

 

Terkait

”Ini merupakan angin segar dengan dibukanya kembali ibadah umroh. Bisa kita simpulkan selama pandemi menjadi bukti kemampuan kita beradaptasi,” ujar Azis lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/11).

Ia berharap para calon jamaah umroh dapat mengikuti seluruh syarat. Seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease.

"Diharapkan tetap mendapat pengawasan dan evaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi baik di Indonesia maupun di tanah suci. Bahwa penerapan prokes secara efektif menurunkan resiko penularan Covid-19,” ujar Azis.

Kementerian Agama diminta untuk melakukan sosialisasi yang masif, baik saat dan setelah jamaah tiba di tanah suci. Harapannya, setiap calon jamaah yang akan berangkat ke tanah suci telah memenuhi persyaratan.

"Saya yakin Kemenag telah mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasi dalam pelaksanaan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)," ujar Azis.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) diminta dapat memulai atau menyusun rencana keberangkatan calon jamaah umroh yang tertunda. Agar tidak ada lagi kegelisahan dari mereka karena gagal berangkat. 

"Kemenag harus mampu memberikan kepastian keberangkatan ke  Saudi sejalan dengan komunikasi yang dilakukan dengan biro travel umroh yang ditunjuk,” ujar politikus Partai Golkar itu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini